RM.id Rakyat Merdeka - Di tengah pembangunan berbagai fasilitas pemerintahan, rumah pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaporkan mengalami kebakaran. Sementara itu, progres pembangunan Gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) baru mencapai 30 persen.
Insiden kebakaran di IKN terjadi pada Rabu (1/10/2025) di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) Site 1A Tower Nusa Indah atau Tower 14. Berdasarkan hasil investigasi sementara, peristiwa kebakaran terjadi pukul 17.05 WITA di salah satu kamar lantai 3.
Tower itu terdiri dari 4 lantai dengan total 56 kamar dan dihuni sekitar 608 pekerja konstruksi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih dua jam yaitu pukul 19.55 WITA dan langsung dilakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa api yang menjalar.
Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu. Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14, masing-masing sebanyak 14 kamar. Seperti kerusakan pada plafon, dinding, serta perabotan kamar.
Sebanyak 608 orang pekerja terdampak akibat ini. Mereka berasal dari PT PP, PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya KSO Proyek Pembangunan Hunian Vertikal TNI.
Baca juga : Para Ketum Parpol Sepakat Wapres dari Gerindra Saja
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperoleh dana Rp 18,95 miliar dari klaim kerugian akibat kebakaran ini. Klaim tersebut berasal dari program asuransi Barang Milik Negara (BMN) yang diinisiasi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara (PKBMN) III DJKN Sri Purwati mengatakan, kecepatan dan kepastian penyelesaian klaim menjadi bagian penting untuk memastikan aset negara dapat segera dipulihkan dan kembali mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
"Proses penyelesaian klaim telah melalui tahapan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku," Sri, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Sri mengatakan, DJKN akan terus mendorong penguatan implementasi Program Asuransi BMN. Baik melalui peningkatan cakupan aset yang diasuransikan maupun optimalisasi mekanisme penyelesaian klaim.
Penyerahan pembayaran klaim secara simbolis diberikan Ketua Dewan Pengurus Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) Ocke Kuniandy kepada Sekretaris OIKN Bimo Adi Nursanthyasto, di Gedung Kantor OIKN, Nusantara, saat kunjungan ke OIKN Nusantara pada 10-12 November 2026.
Progres Pembangunan
Baca juga : Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik & Ekonomi
Otorita IKN melaporkan, progres pembangunan kawasan lembaga legislatif dan yudikatif masih berada di kisaran 20 hingga 30 persen. Secara rata-rata, pembangunan fisik gedung dan infrastruktur jalan kawasan legislatif mencapai 25,40 persen, sedangkan kawasan yudikatif sudah mencapai 32,83 persen.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis (12/11/2026). Peninjauan dimulai dari kawasan legislatif, tepatnya lokasi pembangunan Gedung Sidang Paripurna. Kemudian berlanjut ke kawasan yudikatif di lokasi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA).
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Aswin Grandiarto Sukahar merinci, progres pembangunan Gedung DPD telah mencapai 22,75 persen dan Gedung MPR sebesar 24,33 persen. Sementara itu, pembangunan Gedung DPR I mencapai 21,91 persen, DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.
"Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target," sebut Aswin, dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Selain meninjau proyek pemerintahan, rombongan juga mengunjungi lokasi pembangunan kawasan terpadu PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp 1,25 triliun.
Baca juga : Saatnya, Waspada Banjir
Aswin menambahkan, Basuki memberikan sejumlah arahan dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan, standar desain, serta pengembangan investasi di kawasan tersebut. "Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunannya konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya," jelasnya.
Rombongan kemudian meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres pembangunan kolam retensi telah mencapai sekitar 70 persen. Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi tercatat 33,91 persen per 10 November 2026. Pekerjaan ini ditargetkan mencapai sekitar 56,62 persen pada akhir tahun. UMM/MEN
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.