Dark/Light Mode

Kasasi Ditolak, Hukuman Eks Sekretaris MA Tetap 5 Tahun Penjara

Senin, 16 November 2026 07:35 WIB
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. (Foto: Rizki Syahputra/RM.id)
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. (Foto: Rizki Syahputra/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dalam perkara gratifikasi pengurusan perkara dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dengan putusan tersebut, Nurhadi tetap harus menjalani hukuman lima tahun penjara.

Putusan kasasi itu tercatat dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 dan diputus pada 29 Oktober 2026. Majelis hakim yang menangani perkara tersebut diketuai Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori.

MA juga menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku.

Baca juga : Titi Anggraini: Aturan Ini Kewenangan Pembentuk Undang-Undang

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyampaikan kritik. Dia menilai putusan itu lebih didasarkan pada prasangka ketimbang bukti konkret.

“Putusan ini menurut hemat saya adalah putusan yang hanya didasarkan pada prasangka,” kata Maqdir, Minggu (15/11/2026).

Maqdir mempertanyakan dasar pembuktian yang digunakan untuk menyatakan Nurhadi menerima gratifikasi maupun melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menurut dia, bukti dan keterangan saksi dalam persidangan tidak menunjukkan secara nyata bahwa kliennya menerima uang sebagaimana didakwakan.

Baca juga : Ahmad Doli Kurnia: Syarat Pendidikan Harus Ada, Kalau Perlu Dinaikkan

Dia juga mempersoalkan pertanggungjawaban Nurhadi atas dugaan perbuatan menantunya, RH. Selain itu, Maqdir menyinggung persoalan pinjaman bank yang menurutnya turut dipandang sebagai bagian dari tindak pidana.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 20 Mei 2026. Pada tingkat pertama, Nurhadi divonis lima tahun penjara pada 1 April 2026.

Selain pidana penjara, Nurhadi dijatuhi denda Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan, diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Nurhadi terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 137,1 miliar sepanjang periode Juli 2013 hingga 2019 melalui RH dan sejumlah pihak lain.

Baca juga : DPR Berharap Tol Yogya-Solo Bisa Mengurai Kemacetan

Majelis hakim juga menguraikan aliran uang yang disebut berasal dari sejumlah pihak terkait pengurusan perkara. Di antaranya Rp 11,03 miliar dari HK, BHT, dan PT SAB; Rp 12,79 miliar dari Dion Herdie dan PT SE; serta Rp 2 miliar dari PT FEI.

Selain itu, hakim menyebut terdapat penerimaan lain senilai Rp 111,3 miliar dalam berbagai mata uang asing melalui sejumlah penukaran uang dan perantara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.