RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Eksekusi tersebut mencakup pidana penjara selama lima tahun dan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengapresiasi putusan kasasi yang menolak permohonan Nurhadi tersebut. Menurutnya, putusan MA menegaskan bahwa proses penegakan hukum dalam perkara ini telah berjalan sesuai asas dan ketentuan hukum.
“KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh saudara Nurhadi,” ujar Budi saat dihubungi, Senin (16/11/2026).
Budi mengatakan, putusan kasasi tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum telah dilakukan secara taat asas, termasuk dengan memenuhi aspek formil dan materiil.
KPK memandang penegakan hukum terhadap perkara korupsi tidak semata-mata bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku. Lebih dari itu, penindakan tersebut menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Selanjutnya, KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi,” imbuhnya.
Baca juga : Bob Azam: Kami Mempertanyakan Urgensinya Untuk Apa
KPK juga berharap, putusan tersebut semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Selain itu, putusan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk senantiasa menjaga integritas dan amanah jabatan,” tandas Budi.
Sementara itu, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyebut putusan kasasi tersebut sebagai bentuk kriminalisasi atas nama penegakan hukum. Dia menilai putusan itu hanya didasarkan pada prasangka.
“Putusan ini menurut hemat saya adalah putusan yang hanya didasarkan pada prasangka,” ujar Maqdir saat dihubungi, Minggu (15/11/2026).
Maqdir beralasan, berdasarkan bukti dan keterangan saksi dalam persidangan, tidak terdapat perbuatan nyata Nurhadi sebagai penerima gratifikasi maupun pelaku pencucian uang.
Dia juga mempertanyakan pertanggungjawaban Nurhadi atas perbuatan menantunya, jika perbuatan tersebut memang merupakan tindak pidana.
“Sementara yang nyata pinjaman kepada bank dianggap sebagai perbuatan pidana. Putusan ini adalah bentuk dari kriminalisasi atas nama penegakan hukum,” cetus Maqdir.
Baca juga : Agus Supiyadi: Pengelolaan Dana Bisa Dilakukan Bersama-sama
Diketahui, majelis hakim MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum maupun Nurhadi dalam perkara gratifikasi pengurusan perkara dan TPPU. Dengan demikian, hukuman Nurhadi tetap lima tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis pengadilan tingkat pertama.
“Putusan kasasi: tolak kasasi Penuntut Umum, tolak kasasi Terdakwa,” demikian tertulis dalam laman Direktori Putusan MA yang dilihat pada Sabtu (14/11/2026).
Perkara kasasi dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026 tersebut diputus oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo, dengan anggota Suradi dan Ansori. Adapun panitera penggantinya adalah Bayu Ruhul Azam. Putusan diketok pada Kamis (29/10/2026).
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap Nurhadi. Putusan banding tersebut diketok pada Rabu (20/5/2026).
Pada tingkat pertama, Nurhadi divonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 140 hari pidana penjara pengganti. Hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 137,1 miliar subsider tiga tahun pidana penjara pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (1/4/2026).
Dalam perkara tersebut, Nurhadi dinyatakan menerima gratifikasi sebesar Rp 137,1 miliar sejak Juli 2013 hingga 2019, baik saat masih menjabat Sekretaris MA maupun setelah tidak lagi menduduki jabatan tersebut.
Uang tersebut berasal dari sejumlah pihak yang memiliki perkara di pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Penerimaan juga dilakukan melalui menantunya, RH, serta sejumlah orang dekatnya.
Baca juga : Komisi IV Sarankan Bentuk BUMN Pakan
Aliran uang tersebut masuk melalui rekening bank milik RH dan orang-orang dekatnya, yakni CP, SWA, serta YDH.
Pertama, penerimaan dari HK, BHT (almarhum), dan PT SAB sebesar Rp 11,03 miliar. Uang tersebut berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dengan nomor 514/PDT.G/2013/PN.JKT.UT tertanggal 27 November 2014 dan perkara perdata di PN Jakarta Pusat dengan nomor 11/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 20 Januari 2015.
Uang Rp 11,03 miliar tersebut diterima dalam delapan kali transfer melalui rekening milik RH sejak 22 Juli 2013 hingga 24 November 2014.
Kedua, penerimaan dari DH dan PT SE sebesar Rp 12,79 miliar. Uang tersebut ditransfer sebanyak 15 kali ke sejumlah rekening sejak 22 Juli 2014 hingga 28 Januari 2015.
Penerimaan itu berkaitan dengan perkara perdata di PN Jakarta Pusat dengan nomor 285/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. Uang tersebut diterima melalui empat rekening bank milik RH serta rekening atas nama CP dan SWA.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.