RM.id Rakyat Merdeka - Pekan depan, mantan Kapolri Jenderal LSP bakal menghadapi sidang etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di saat bersamaan, perkara dugaan makar yang dikembangkan dari kasus tersebut, telah naik ke tahap penyidikan.
Kepastian jadwal sidang etik Listyo disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dia mengatakan, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap LSP sudah dijadwalkan. “Dijadwalkan minggu depan. Untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Isir.
Tak hanya sidang etik yang menjadi fokus, penyelidikan dugaan makar di balik kasus penyadapan tersebut juga telah naik ke tahap penyidikan.
Penanganannya dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. “Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” tegas Isir.
Baca juga : Rupiah Butuh Obat Kuat
Dia menjelaskan, pengembangan perkara tersebut masih berkaitan dengan kasus awal yang menyeret LSP dan sejumlah perwira tinggi Polri. Perkara awal mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga pemusnahan alat bukti elektronik.
Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan atau bertindak sebagai pengguna akhir (end user), selain LSP. “Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” tuturnya.
Isir menegaskan, Kapolri berkomitmen mengusut tuntas perkara tersebut. Karena itu, tim khusus yang dipimpin Kabareskrim terus mengembangkan penyidikan, termasuk mendalami dugaan makar yang kini telah naik status.
Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan, penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar. “Belum (ada tersangka),” kata Suyudi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Suyudi menjelaskan, penyidik masih mengumpulkan dan mendalami berbagai alat bukti yang telah disita serta memeriksa sejumlah saksi. “Pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” ujarnya.
Baca juga : KPK Tahan Eks Staf Anggota DPR, Dua Rumahnya Disita
Di tengah perkembangan penyidikan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri juga menggelar sidang KKEP terhadap Irjen EHS, Selasa (17/11/2026). Sidang berlangsung tertutup di Gedung Divpropam Polri, Jakarta Selatan, sejak pukul 09.00 WIB.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Sementara itu, posisi wakil ketua komisi dijabat Irjen Agus Dwi Hermawan. Adapun tiga anggota lainnya adalah Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
“Seluruh proses penegakan Kode Etik Profesi Polri ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan tentunya juga secara etik, menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas,” tegas Trunoyudo.
EHS dipersangkakan melakukan sejumlah pelanggaran etik, di antaranya penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakpatuhan terhadap prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangan.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas EHS ketika menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjadi pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Baca juga : Fahri Bachmid: Penambahan Kementerian Karena Ada Kebutuhan
Komisi sidang menjatuhkan dua sanksi sekaligus terhadap Irjen EHS. Yakni sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan pelanggar merupakan tindakan tercela, serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Sementara itu, sidang etik terhadap Irjen SU belum dapat dilaksanakan karena masih dalam perawatan, sehingga proses persidangan belum bisa dipaksakan.
Mengacu pada Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, anggota yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dijatuhi sanksi etika maupun administratif. Sanksi administratif antara lain mutasi bersifat demosi minimal satu tahun, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan, penempatan di tempat khusus maksimal 30 hari kerja, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Sanksi PTDH sebelumnya telah dijatuhkan majelis dalam sidang etik terhadap Irjen ASN. Namun, putusan tersebut belum final karena ASN mengajukan banding.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.