Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
KPPI Ingatkan Sanksi Tegas Bagi Yang Abai
Kuota Perempuan Legislatif Bukan Sekadar Formalitas
Rabu, 18 November 2026 06:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) mendorong ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen menjadi kewajiban yang mengikat dan disertai sanksi tegas dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu.
Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Hindun Anisah mengatakan, ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen selama ini masih sebatas persyaratan administratif. Bahkan, hingga kini belum efektif meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maupun penyelenggara pemilu.
Karena itu, KPPI mengusulkan agar afirmasi keterwakilan perempuan diubah menjadi kewajiban substantif yang terukur, transparan, dapat diawasi, serta memiliki konsekuensi hukum.
“Pesan kunci di sini adalah 30 persen ini pintu masuk, bukan batas akhir,” ujar Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Hindun, rendahnya keterwakilan perempuan masih menjadi persoalan serius. Saat ini, perempuan hanya mengisi 22,4 persen kursi DPR RI atau 130 dari total 580 anggota.
Baca juga : Demokrat Sulbar Gelar Seleksi Wawancara
Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota baru mencapai 16,47 persen dan DPRD provinsi sebesar 19,08 persen.
Kondisi serupa juga terjadi pada lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, yang dinilai belum memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30 persen, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk memperkuat afirmasi dalam pencalonan legislatif, KPPI mengusulkan agar kuota minimal 30 persen calon perempuan wajib dipenuhi di setiap daerah pemilihan (dapil) pada seluruh tingkatan pemilihan.
Selain itu, KPPI mendorong agar perempuan mendapatkan nomor urut pertama pada sedikitnya 30 persen dapil.
Menurut Hindun, kebijakan tersebut penting agar pemenuhan kuota perempuan tidak sekadar menjadi formalitas pencalonan, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif.
Baca juga : Cegah Harga Bergejolak, Distribusi Kian Diperketat
KPPI juga mengusulkan penerapan afirmasi minimal 30 persen perempuan dalam proses seleksi dan penetapan anggota KPU serta Bawaslu.
Ketentuan serupa diharapkan berlaku bagi penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif maupun penyelenggara pemilu juga perlu mempertahankan keterwakilan perempuan.
“Ketika yang di-PAW itu perempuan, kita harapkan prioritas yang menggantikan ini juga adalah perempuan sehingga kita menjaga keterwakilan 30 persen,” tegasnya.
Hindun menambahkan, KPPI mengusulkan pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi ketentuan afirmasi pada setiap tahapan pencalonan. Tanpa konsekuensi hukum, aturan keterwakilan perempuan dikhawatirkan hanya menjadi ketentuan di atas kertas.
Baca juga : Stasiun LRT Proklamasi & Matraman Masih Tutup
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menilai revisi UU Pemilu menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan sistem kepemiluan yang lebih baik.
Menurut Doli, Indonesia telah memasuki tahun ke-28 era reformasi dan menyelenggarakan enam kali pemilu. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bekal untuk membangun sistem pemilu yang lebih matang.
Dia mengatakan, perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan pembangunan negara umumnya berlangsung dalam siklus 20 hingga 25 tahun. Karena itu, Indonesia sudah saatnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu.
“Jadi, memang seharusnya kita sudah bisa mengevaluasi dan memiliki sistem baru yang lebih sempurna dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, ini adalah momentumnya,” kata Doli di sela seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya