RM.id Rakyat Merdeka - Aktivis 98 Yogyakarta mengapresiasi pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini yang lebih cepat ini menjadi momentum penting setelah pembahasan regulasi tersebut berlangsung selama tahunan.
Apresiasi khusus disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR, terutama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal proses legislasi sejak penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga disahkan menjadi undang-undang.
"Pak Dasco sudah menunaikan janjinya yang disampaikan di hadapan massa aksi pada Agustus 2026 lalu. Saat itu, beliau berkomitmen UU Perampasan Aset disahkan" ujar Supriyanto, yang akrab disapa Anto.
Baca juga : DPR Setujui RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Menurut Anto, pengesahan UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Pidana Lainnya merupakan hasil proses legislasi panjang antara DPR dan pemerintah.
Regulasi ini diharapkan memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus memulihkan kerugian negara. UU tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui putusan pidana dan tanpa putusan pidana.
Pengaturan perampasan aset juga mencakup sejumlah kelompok tindak pidana, antara lain korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas, seperti judi online, penipuan investasi, dan kejahatan terkait kripto.
Baca juga : Bertemu Dasco, Sjafrie Tidak Bahas Cawapres Pengganti Gibran
Selain itu, UU ini mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas dan Pengelola Perampasan Aset. Badan khusus tersebut dibentuk Presiden dan beranggotakan lima orang dengan masa jabatan lima tahun serta dapat dipilih kembali satu kali.
Badan tersebut bertugas mengawasi proses perampasan aset sekaligus mengelola aset rampasan, mulai dari penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, pemanfaatan hingga penjualan atau pelelangan.
Anto menegaskan, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini menantikan kepastian hukum dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara dari hasil tindak pidana.
Baca juga : Rampung Di Panja, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa Ke Paripurna
"Terima kasih kepada Pak Dasco yang telah mengawal prosesnya di DPR," tuturnya.
Meski demikian, Anto mengingatkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan UU tersebut. Peran masyarakat perlu dioptimalkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan aparat, terutama dalam tindakan pemblokiran dan penyitaan aset.
"Perlu ada pengawasan dan batasan norma yang presisi agar pihak ketiga yang beritikad baik tetap terlindungi. Orientasi pemulihan bagi korban juga harus diperkuat, disertai pengawasan ketat terhadap badan pengelola aset agar tidak menjadi pusat kekuasaan baru," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.