Dark/Light Mode

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman: UU Perampasan Aset Bukan Senjata Politik

Kamis, 19 November 2026 20:20 WIB
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Teddy O Kroen/RM
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Teddy O Kroen/RM

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak boleh menjadi senjata politik maupun alat pemerasan. 

Regulasi yang disetujui DPR dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026), tersebut diarahkan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

Habiburokhman menekankan, instrumen hukum baru itu harus dijalankan secara proporsional, adil, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta hak konstitusional warga negara. “Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut dalam laporan hasil pembahasan di hadapan rapat paripurna.

Baca juga : Rampung Di Panja, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa Ke Paripurna

Menurut Habiburokhman, pembentukan UU ini dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama kerugian negara akibat korupsi dan kerugian masyarakat akibat kejahatan lainnya. Karena itu, pengaturan perampasan aset tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban.

Pembahasan regulasi tersebut telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR mencatat sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan (dapil), melibatkan pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen publik.

Dari sisi legislasi, Panja bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Hasil pembahasan mengubah rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal, sekaligus menyempurnakan judul menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Baca juga : Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Habiburokhman menjelaskan, salah satu substansi penting dalam UU tersebut adalah mekanisme non-conviction based (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, dengan tetap memberikan kesempatan pembuktian yang berimbang kepada para pihak.

Ruang lingkup pengaturannya juga menjangkau sejumlah kejahatan selain korupsi, yakni narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan jumlah korban besar menjadi contoh kejahatan yang dapat dijangkau ketentuan tersebut.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, UU ini mengatur pengawasan oleh badan independen, pembagian kewenangan yang jelas, serta sistem informasi pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan aset juga harus dilakukan secara profesional, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan, termasuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

Baca juga : Wayan Sudirta Minta Polri dan KY Kaji Ulang Wacana Polisi Khusus Pengadilan

Habiburokhman menambahkan, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat, dengan mengutamakan pengembalian kepada korban yang mengalami kerugian. Ia juga menegaskan, UU Perampasan Aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana asal, termasuk ancaman pidana mati bagi korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden, pemerintah, pimpinan dan anggota DPR, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang memberikan masukan selama pembahasan.

Secara khusus, ia mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.