BREAKING NEWS
 

Menko Bahlil Perkuat Peran Kerja Sama Energi Dan Mineral Kritis ASEAN

Reporter & Editor :
FAQIH MUBAROK
Jumat, 20 November 2026 09:43 WIB
Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Foto: ESDM

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Nusantara Riset Indonesia Deni Yusup menilai, peran Bahlil Lahadalia di Partai Golkar dapat dilihat tidak hanya dari upaya konsolidasi organisasi dan penguatan struktur partai, tetapi juga dari perannya dalam pemerintahan, khususnya pada sektor energi, sumber daya mineral, dan hilirisasi.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil memiliki tanggung jawab dalam mengawal sejumlah agenda strategis nasional.

"Khususnya yang berkaitan langsung dengan ketahanan energi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dan penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional," kata Deni dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Salah satu perkembangan yang menarik terlihat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. Dalam forum tersebut, Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan terlibat dalam pembahasan sejumlah agenda strategis kawasan, terutama terkait integrasi energi dan penguatan kerja sama mineral kritis.

"Keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan mineral strategis di tingkat global," katanya.

Salah satu agenda penting yang dibahas adalah ASEAN Power Grid (APG), yaitu kerja sama integrasi jaringan ketenagalistrikan antarnegara anggota ASEAN.

Baca juga : Perluas Kemitraan Di Sektor Antariksa & Mineral Kritis

Indonesia mendorong agar pengembangan jaringan listrik kawasan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan (mutual benefit), sekaligus tetap menghormati regulasi dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Dalam konteks ini, Bahlil menegaskan bahwa integrasi energi regional harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengabaikan kesiapan regulasi domestik.

Indonesia juga mendorong penyelesaian Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid sebagai landasan penguatan kerja sama ketenagalistrikan kawasan.

Perkembangan lainnya adalah diadopsinya Deklarasi Mineral Kritis untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan oleh para pemimpin ASEAN pada 15 November 2026.

Deklarasi ini menjadi landasan kerja sama regional dalam membangun rantai nilai mineral kritis, mulai dari eksplorasi, pengolahan, pemurnian, manufaktur hingga daur ulang.

Adsense

Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut memiliki arti strategis karena mineral seperti nikel merupakan salah satu sumber daya penting dalam mendukung perkembangan industri baterai, kendaraan listrik, teknologi, dan transisi energi.

Baca juga : FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah

Penguatan kerja sama ini juga membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas peran dalam rantai pasok mineral kritis di kawasan. Menurutnya, perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya peran sektor energi dan hilirisasi dalam menentukan posisi strategis Indonesia di kawasan.

Indonesia tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga perlu memastikan bahwa sumber daya tersebut memberikan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri, penguatan industri, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

"Karena itu, diplomasi energi dan mineral kritis menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional," tuturnya.

Selain agenda regional, Bahlil juga mengawal sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pengembangan biodiesel B50, percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GWp, penguatan produksi minyak dan gas bumi, serta pemerataan akses listrik.

Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Implementasinya tentu membutuhkan koordinasi lintas kementerian, dukungan investasi, kesiapan infrastruktur, dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Baca juga : Harus Punya Jaringan Luas, Eksekutor Dan Harus Loyal

Dalam konteks kepemimpinan Partai Golkar, keterlibatan Bahlil dalam mengawal agenda strategis pemerintahan juga menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan.

Golkar merupakan bagian dari kekuatan politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan posisi Bahlil di pemerintahan dan partai, terdapat ruang koordinasi antara agenda pembangunan nasional dan peran politik Golkar dalam mendukung kebijakan pemerintah.

NRI memandang bahwa kepemimpinan partai politik pada akhirnya tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga soliditas internal dan memperkuat struktur organisasi, tetapi juga dari kontribusi kadernya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Perkembangan dalam KTT ASEAN ke-49, khususnya kerja sama ASEAN Power Grid dan deklarasi mineral kritis, menjadi salah satu contoh agenda strategis yang perlu dikawal lebih lanjut agar menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia.

"Tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen kerja sama tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, investasi, penguatan industri nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense