Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Tugas Pertama Pochettino Di MU: Tumbangkan Liverpool!
- Sore Ini, Garudayaksa FC Incar Kemenangan Ketiga Beruntun
- Xi Jinping: Konfrontasi Negara Besar Bisa Jerumuskan Dunia ke Dalam Kekacauan
- Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Momentum Perkuat Integritas dan Meritokrasi
- Persib Pesta Gol 6-0, Igor Tolic Banggakan Perjuangan Pemain dan Bobotoh
Buka Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah
Jumat, 20 November 2026 07:05 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR menggelar Sarasehan Nasional di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18-19 November 2026. Kegiatan bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" itu dirangkai dengan penyerahan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah.
Wakil Ketua MPR, Kahar Muzakir secara resmi membuka sarasehan dengan memukul gong. Prosesi pemukulan gong turut dihadiri Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati; Ketua FPG MPR, Melchias Marcus Mekeng; dan Sekretaris FPG MPR, Ferdiansyah.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah secara simbolis dari Kahar kepada Sari. Selanjutnya, Kahar dan Sari menandatangani naskah akademik itu, disaksikan para undangan yang hadir.
Sebelum memasuki agenda sarasehan, para tamu undangan disuguhkan pertunjukan seni budaya angklung oleh Angklung Orchestra Indonesia (AOI). Suasana semakin khidmat ketika seluruh undangan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, serta prosesi penancapan bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Nuansa kebudayaan Nusantara semakin terasa melalui penampilan Indonesia Youth Choir, yang membawakan Tembang Nusantara. Rangkaian pertunjukan seni dan budaya itu memberi warna tersendiri dalam pembukaan sarasehan, yang mengangkat isu strategis tentang pembiayaan pembangunan daerah itu.
Dalam pidatonya, Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan, gagasan obligasi daerah sejatinya bukan hal baru. Pembahasannya bahkan telah dilakukan sejak tahun 2000.
Baca juga : Perkuat Indeks, OJK Ketemu MSCI 18 Kali
"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta. Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Mekeng, membuka pidatonya, Rabu (18/11/2026).
Diakui Mekeng, sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah banyak peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai instrumen pembiayaan daerah. Misalnya, urai dia, regulasi yang diterbitkan Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami merasa sudah saatnya obligasi daerah harus dibuatkan undang-undangnya," cetusnya.
Mekeng menilai, ketiadaan payung hukum menjadi salah satu faktor yang membuat investor belum memiliki keyakinan untuk menanamkan modal melalui obligasi daerah. Ia mencontohkan, perkembangan Surat Utang Negara (SUN) yang mulai berkembang setelah memiliki landasan undang-undang (UU) pada 2002.
Politisi senior Golkar itu meyakini, jika obligasi daerah memiliki landasan hukum yang jelas dan mampu menarik investasi hingga Rp 1.000 triliun, dana tersebut bisa menjadi tambahan modal untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
"Daerah tidak mungkin bisa dibangun hanya mengandalkan APBN. Ruang fiskal APBN sudah tidak terlalu besar lagi, sementara kebutuhan pembangunan dan perekonomian semakin meningkat," ucap politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Baca juga : 3 Kapal Induk AS Siaga di Timur Tengah
Lebih lanjut, Mekeng menjelaskan, obligasi daerah bukan pinjaman yang pembayarannya membebani APBD, karena instrumen tersebut harus berbasis proyek yang memiliki sumber pendapatan atau arus kas (cash flow) untuk membayar kewajiban kepada investor.
"Sejumlah proyek yang berpotensi dibiayai melalui obligasi daerah antara lain pembangunan rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, pengelolaan air bersih, dan pengelolaan sampah," imbuhnya.
Mekeng berharap, naskah akademik yang telah disiapkan FPG MPR bisa menjadi angin segar pembahasan inisiatif RUU Obligasi Daerah di DPR. Dia menargetkan, regulasi tersebut dapat diselesaikan pada 2027.
"Kampung halaman Ibu Sari di NTB perlu pembangunan. Kampung halamannya Pak OSO di Kalimantan perlu pembangunan. Kampung halamannya Pak Irman Gusman (anggota DPD) di Padang perlu pembangunan," bebernya.
Sementara, dalam diskusi panel, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat sebagai modal utama penerbitan obligasi daerah. Sebab itu, kata dia, Pemerintah Daerah harus transparan menjelaskan sumber pendapatan, penerimaan pajak, serta penggunaan uang publik.
"Kepercayaan publik sangat tinggi manakala pemimpin mau bercerita tentang kondisi pendapatan dan uang yang diperoleh dari masyarakat itu digunakan untuk apa," jelasnya.
Baca juga : Rampung Di Panja, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa Ke Paripurna
Di kesempatan sama, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak mengingatkan Pemerintah Daerah agar menghitung kemampuan fiskal secara cermat sebelum menerbitkan obligasi. Ia mencontohkan perubahan pembagian penerimaan pajak di Provinsi Jatim, yang berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sebesar Rp 4,2 triliun.
Emil juga meminta, belanja pegawai tak semata-mata dipandang sebagai beban anggaran. Sebab, sebagian besar belanja itu digunakan untuk membiayai tenaga pendidikan dan kesehatan.
"Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Guru, perawat, mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita," jelasnya. UMM/TIM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Jumat, 20 November 2026 dengan judul "Buka Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya