BREAKING NEWS
 

Telusuri Dugaan Plotting, KPK Dalami Penunjukan Langsung Proyek BNPB

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Minggu, 22 November 2026 07:20 WIB
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian (bermasker) meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (14/10/2026), setelah menjalani pemeriksaan usai diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT). (Foto: Putu Wahyu Rama/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami mekanisme pengadaan proyek di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.

Penyidik menelusuri proses penunjukan langsung, termasuk pihak yang menentukan dan membagi proyek kepada para penyedia.

Pendalaman tersebut dilakukan dengan memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, yang juga bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Rustian diperiksa karena mengetahui proses dan mekanisme pengadaan yang anggarannya bersumber dari DSP kebencanaan.

“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian, dan sebagainya,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026) malam.

Budi menjelaskan, penggunaan DSP untuk proyek di BNPB tidak melalui proses dan mekanisme lelang sebagaimana pengadaan pada umumnya. Pengadaan dilakukan melalui penunjukan langsung dengan persyaratan tertentu.

“Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya,” paparnya.

Pemeriksaan kali ini merupakan kali kedua Rustian dimintai keterangan oleh penyidik KPK sebagai saksi.

Sebelumnya, penyidik memeriksa Rustian pada Selasa (27/10/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami status kepegawaian dua tersangka, yakni BMS selaku tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI SY, serta RIC selaku tenaga ahli.

Penyidik juga mendalami peran Rustian sebagai KPA, termasuk terkait penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang turut menjadi tersangka dalam perkara ini. Selain itu penyidik mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Baca juga : Saran Waketum PAN: Cawapres Prabowo Jangan Jadi Kompetitor Pilpres 2029

“Dari proses perencanaannya, proses pelaksanaan, penunjukan langsung sampai dengan proses pembayaran kepada vendor yang bersumber dari dana siap pakai atau DSP di BNPB,” jelas Budi.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik turut menyita dokumen terkait pengadaan barang dan jasa di BNPB. Dokumen itu diambil dari dua tas dan satu kantong plastik besar yang dibawa Rustian.

Pada Selasa (27/10), Rustian menjalani pemeriksaan selama tujuh jam. Tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB, dia rampung menjalani pemeriksaan pukul 17.00 WIB.

Rustian yang mengenakan kemeja dan masker warna putih, membawa dua buah tas besar berwarna cokelat dan abu-abu, serta plastik putih berukuran besar.

Ditanya apa isinya, Rustian mengaku tas itu berisi dokumen, bukan uang. “Nggak (bukan uang). Itu cuma dokumen, ya dokumen,” ucapnya di Gedung KPK, Selasa sore.

Dicecar pertanyaan lain, Rustian memilih bungkam. Dia terus berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke luar Gedung Merah Putih.

Rustian sebelumnya sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (13/10/2026). Namun, KPK memulangkannya setelah pemeriksaan karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam perkara tersebut.

2 Klaster Dugaan Korupsi

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Selain BMS dan RIC, tersangka lain adalah GPS selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK).

Adsense

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni SNG dan GER, selaku Direktur PT SLS.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, penyidik menemukan dua klaster dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka.

Baca juga : PSI Jabar Optimis & Fokus Jadi Peserta Pemilu 2029

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung selama periode 2024–2026.

Taufik menduga para penyedia yang terafiliasi dengan BMS memperoleh proyek dengan total nilai pengadaan mencapai Rp 148 miliar. Rinciannya, pengadaan pada 2024 sebesar Rp 45,76 miliar, 2025 sebesar Rp 52,27 miliar, dan 2026 sebesar Rp 50 miliar.

Menurut Taufik, dana DSP BNPB yang digunakan dalam pengadaan tersebut mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan BMS dan diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE.

“Adapun kepemilikan saham oleh PT AVE tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau 1,07 persen dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp 206 per lembar atau setara Rp 30,98 miliar,” ungkap Taufik yang saat itu menjabat Plt Direktur Penyidikan, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Taufik menjelaskan, DSP BNPB digunakan untuk penanganan dan penanggulangan berbagai bencana.

Di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua, gempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga penanganan banjir di Aceh dan Sumatera.

Sementara klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemberian suap kepada sejumlah oknum di BNPB. Mereka diduga menerima uang dari vendor yang mengerjakan sejumlah proyek menggunakan DSP.

Taufik mengatakan, penyidik menduga RIC meminta fee kepada penyedia agar mendapatkan proyek di BNPB. Salah satu penyedia yang menyanggupi permintaan tersebut adalah PT SLS.

Selama Januari hingga September 2026, RIC diduga menerima uang melalui GER dengan total Rp 2,38 miliar.

Pada periode yang sama, GER juga diduga memberikan uang kepada GPS selaku PPK sebesar Rp 140 juta.

Baca juga : PLN Kantongi Modal Kebut Transisi Energi

Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, 56 keping emas seberat 133 gram, tabungan emas seberat 192 gram.

“Di antaranya berasal dari vendor atau penyedia pengadaan BNPB,” beber Taufik.

Praktik lancung ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa (13/10/2026).

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti uang tunai senilai Rp 5,47 miliar.

Rinciannya, mata uang asing 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar, uang tunai sejumlah Rp 3,5 miliar, emas logam mulia sebanyak 56 keping seberat 133 gram atau senilai Rp 315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp 452 juta, serta aset kripto senilai Rp 1,1 miliar.

Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Meski begitu, BNPB mendorong agar asas praduga tak bersalah tetap dipenuhi.

“BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” kata Juru Bicara BNPB Berton Panjaitan kepada wartawan, Selasa (13/10/2026).

Berton memastikan, BNPB bakal kooperatif membantu KPK. Lembaga tersebut juga berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense