Dark/Light Mode

Ditegaskan Menteri Kehutanan, Tak Boleh Ada Kegiatan Tambang di Ujung Kulon

Sabtu, 21 November 2026 08:37 WIB
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Foto: Dok. Kemenhut)
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Foto: Dok. Kemenhut)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, tidak boleh ada kegiatan tambang di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Ia pun berjanji, tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di kawasan konservasi tersebut.

Janji itu disampaikan Raja Juli untuk meredakan kekhawatiran publik terkait penetapan sebagian perairan di sekitar habitat badak Jawa di TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ia menegaskan, tidak ingin aktivitas tambang mengganggu kelestarian kawasan yang menjadi habitat alami terakhir badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di dunia.

"Kalau ada (tambang), nanti izin PPKH-nya tetap di saya. Saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Raja Juli, Kamis (19/11/2026).

Untuk menjaga kawasan tersebut, Pemerintah akan memperkuat upaya konservasi. Di antaranya melalui rehabilitasi hutan, perbaikan ekosistem, penambahan kamera jebak (camera trap), dan penguatan personel polisi hutan.

"Sekali lagi, di Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang. Insya Allah saya berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," tegas mantan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Baca juga : IHSG 5.000, Konsekuensi Reformasi

Kekhawatiran publik muncul setelah adanya wacana pemindahan badak Jawa ke Alas Purwo, Banyuwangi, dan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dalam keputusan tersebut, sebagian perairan laut di sekitar TNUK masuk dalam WUP.

Kementerian ESDM sudah memberikan penjelasan. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan, kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga kini, belum ada satu pun izin tambang yang diterbitkan, baik di kawasan taman nasional maupun perairan di sekitarnya.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan," ujar Dwi Anggia.

Ia menjelaskan, penetapan WUP hanya bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status tersebut bukan izin atau persetujuan untuk melakukan penambangan. Sebelum beroperasi, badan usaha harus memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Penerbitan IUP menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Namun, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan lain, seperti kesesuaian tata ruang, persetujuan pemanfaatan ruang laut, dan persetujuan lingkungan.

Baca juga : Trump-Jinping-Putin Semeja di KTT APEC, Prabowo: Mereka Tentukan Arah Masa Depan Dunia

Jika kegiatan menggunakan kawasan hutan, diperlukan pula persetujuan dari Kementerian Kehutanan. "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faraddy juga memastikan, kawasan taman nasional tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Sebab, wilayah darat dan laut TNUK telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.

"Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari kepada wartawan.

Ia menjelaskan, TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada 1991. Perlindungan kawasan tersebut juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten.

Melihat polemik ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat meminta agar penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon ditinjau ulang. Ia mendorong agar wilayah tersebut dikeluarkan dari daftar wilayah usaha pertambangan.

Baca juga : Yang Unik di KTT APEC: Trump Tidur Saat Jinping Pidato, Ajudan Putin Bawa Koper Nuklir

Jumhur telah meminta Kementerian ESDM mengevaluasi Keputusan Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Menurutnya, penetapan wilayah pertambangan harus dipastikan tidak berbenturan dengan batas kawasan konservasi dan perlindungan habitat badak Jawa.

Jumhur juga menegaskan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan jika ada rencana pertambangan di perairan sekitar TNUK. Persetujuan lingkungan merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi perusahaan sebelum menjalankan kegiatan pertambangan. BYU/MEN

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.