RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto disarankan memilih calon wakil presiden (cawapres) dari kalangan profesional nonpartai atau tokoh daerah jika ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Namun, jika mengutamakan stabilitas politik hingga akhir masa pemerintahan pada 2029, figur dari partai koalisi dinilai menjadi pilihan paling aman.
Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik senior Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof. Teguh Yuwono, menanggapi bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
"Kalau mau nyaman dan aman, pilih dari unsur parpol, bisa partainya sendiri atau anggota koalisi. Tetapi kalau mau rasional, pilih profesional nonpartai atau unsur keterwakilan daerah," ujar Teguh.
Guru Besar yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu mengatakan, Prabowo memiliki keleluasaan mengusulkan figur dari partai koalisi, partai nonkoalisi, maupun kalangan nonpartai. Dalam hal ini, unsur keterwakilan daerah dapat berasal dari empat pimpinan DPD RI.
Menurutnya, hak prerogatif presiden dalam mengusulkan dua nama calon wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden akan menyampaikan dua nama kepada MPR RI pada 25 November 2026.
Baca juga : Wali Nanggroe Aceh Nilai Dasco Layak Jadi Wapres
"Menjadi hak prerogatif presiden. Itu ada di Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar, yang menyebut jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden maka presiden mengusulkan dua nama," jelasnya.
Teguh menilai, Prabowo tidak seharusnya hanya mempertimbangkan stabilitas politik dengan memilih figur dari partai pendukung pemerintah. Presiden juga perlu memperhatikan harapan masyarakat terhadap sosok yang mampu meningkatkan kepercayaan publik.
"Kalau ingin mendapat simpati publik, sebaiknya bukan dari partai. Tetapi mengambil aspek kedua, yaitu kalangan profesional atau tokoh daerah," katanya.
Dia menyebut empat pimpinan DPD RI, yakni Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta Wakil Ketua GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, sebagai figur yang memiliki akar kuat di daerah.
Mereka dinilai memahami persoalan serta mengetahui prioritas pembangunan yang dibutuhkan daerah.
Menurut Teguh, wakil presiden dari unsur daerah berpeluang memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di daerah.
Baca juga : Prabowo-Putin Bicara Empat Mata
"Kalau mau rasional, menurut saya memilih wapres unsur daerah yang mampu menyelesaikan konflik dan hubungan pusat-daerah. Tetapi kita juga harus rasional apakah sekarang ini ada tokoh daerah yang sangat kuat untuk mewakili representasi kepentingan daerah?" ujarnya.
Meski demikian, Teguh mengingatkan, pilihan dari luar koalisi berpotensi memunculkan resistensi dari partai-partai pendukung pemerintah. Karena itu, jika Prabowo ingin menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029, figur dari partai koalisi maupun unsur keterwakilan daerah dapat menjadi pilihan.
Dia mencontohkan, figur dari partai nonkoalisi seperti Pramono Anung dan Puan Maharani dari PDI Perjuangan sebenarnya juga berpeluang diusulkan. Namun, PDIP telah menyatakan sikap tetap berada di luar pemerintahan.
"Sumbernya bisa dari tiga kluster, yaitu partai pengusung atau partai koalisi, partai nonkoalisi, dan nonpartai. Bisa berasal dari unsur daerah DPD RI, gubernur, atau tokoh lain. Namun, semua bilang diserahkan ke presiden," paparnya.
Lebih jauh, Teguh menegaskan, tantangan utama Prabowo saat ini bukan lagi sekadar menjaga soliditas koalisi politik. Presiden perlu mencari sosok wakil yang mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, terutama dalam menjangkau dan menyelesaikan persoalan di daerah.
Menurutnya, hal itu penting karena Prabowo memiliki pola kepemimpinan berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dikenal rajin turun langsung ke daerah. Kehadiran wakil presiden yang memahami persoalan daerah dinilai dapat membantu mengisi kebutuhan tersebut.
Baca juga : Pilih Calon Wapres, Presiden Akan Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi Lagi
"Saya kira kita berharap Presiden mempertimbangkan figur wakil presiden yang mampu meningkatkan kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hari ini bagaimana publik harus diambil hatinya," tuturnya.
Teguh meyakini, Prabowo tidak akan gegabah menentukan sosok pendampingnya, termasuk jika mempertimbangkan figur dari internal Partai Gerindra. Presiden, kata dia, kemungkinan tengah menghitung berbagai konsekuensi politik dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi sebelum mengajukan dua nama.
"Saya yakin, presiden sedang menghitung dengan cermat. Bagaimana kalau calon dari internal Gerindra? Bagaimana parpol koalisi? Bagaimana dengan profesional nonpartai? Bagaimana dengan tokoh daerah? Saya kira Pak Presiden berada dalam posisi yang full information sebelum membuat keputusan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.