Dark/Light Mode

Wakil Presiden: Loyalitas Politik dan Amanah Kepemimpinan

Jumat, 20 November 2026 15:37 WIB
Susana jelang pelantikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2024. (Foto: Antara)
Susana jelang pelantikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2024. (Foto: Antara)

Perbincangan tentang calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mengemuka setelah pemberitaan mengenai kriteria pendamping Presiden Prabowo Subianto. Juru bicara Partai Gerindra menyebut loyalitas penuh, chemistry, dan kemampuan membantu percepatan program strategis sebagai pertimbangan. Kriteria itu wajar. Namun, memilih Wakil Presiden tidak cukup dengan mencari figur yang selalu menyetujui Presiden.

Indonesia menghadapi agenda pembangunan, tantangan fiskal, dan kebutuhan publik yang kompleks. Wakil Presiden ideal bukan sekadar pasangan politik, melainkan mitra strategis yang mampu membaca persoalan lintas sektor, menguji kebijakan, dan mengawal pelaksanaannya. Kesetiaan politik harus berjalan bersama kecakapan, integritas, serta keberanian menyampaikan pertimbangan jujur.

Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Presiden dibantu satu orang Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari. Ketentuan ini menegaskan bahwa jabatan tersebut bukan sekadar simbol kedekatan politik, melainkan bagian dari kesinambungan pemerintahan dan tanggung jawab kenegaraan.

Amanah, Bukan Sekadar Kesetiaan

Loyalitas tidak identik dengan kepatuhan tanpa pertanyaan. Pendamping yang hanya menyampaikan hal menyenangkan berisiko membuat pemimpin kehilangan gambaran utuh. Wakil Presiden perlu memberi masukan jujur, mengingatkan risiko, dan menawarkan jalan keluar. Perbedaan pandangan melalui mekanisme pemerintahan bukan ancaman, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama.

Gagasan ini dapat dijelaskan melalui Stewardship Theory dari Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997). Teori ini memandang pengelola organisasi dapat bertindak sebagai steward yang mengutamakan tujuan organisasi dan kepentingan kolektif, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Dalam pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden perlu membangun kepercayaan untuk mencapai tujuan konstitusional. Kepercayaan tidak meniadakan kritik; ia memerlukan keterbukaan, kompetensi, dan tanggung jawab atas hasil.

Baca juga : Panitia Ad Hoc MPR Susun Rancangan TAP Pemilihan Dan Pelantikan Wapres

Dalam etika Islam, kekuasaan merupakan amanah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Maqashid al-Syariah memberi landasan bahwa kebijakan harus melindungi kepentingan publik, termasuk harta dan sumber daya negara. Prinsip hifz al-mal tidak berhenti pada larangan korupsi, tetapi menuntut pengelolaan kekayaan negara secara cermat, mencegah pemborosan, memastikan ketepatan sasaran, dan menghadirkan manfaat.

Ahwadzy dan rekan-rekannya (2025) mengaitkan maqashid al-syariah dengan tata kelola birokrasi yang adil dan akuntabel. Nilai moral harus tampak dalam keputusan transparan, proses tertib, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, chemistry Presiden dan Wakil Presiden semestinya bertumpu pada kepercayaan profesional, bukan keseragaman pendapat.

Mengawal Anggaran, Memastikan Manfaat

UU Nomor 17 Tahun 2025 menetapkan APBN 2026 dengan pendapatan Rp 3.153,6 triliun dan belanja Rp 3.842,7 triliun. Defisit direncanakan Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Besarnya anggaran menunjukkan besarnya amanah fiskal. Setiap rupiah bersumber dari publik dan harus kembali sebagai layanan, perlindungan, serta kesempatan yang lebih baik bagi warga.

Keberhasilan tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran. Belanja harus direncanakan secara memadai, sesuai ketentuan, dan diarahkan pada kebutuhan jelas. Kepatuhan bukan formalitas, melainkan perlindungan agar program tidak menyimpang, memicu konflik kepentingan, atau membebani negara dengan kegiatan minim manfaat. Tata kelola juga menuntut transparansi, pengendalian internal, mitigasi risiko, dan koordinasi antarkementerian.

Realisasi APBN  sampai dengan Oktober 2026 menunjukkan bahwa  hingga 30 September pendapatan negara terealisasi Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen target, sedangkan belanja mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen pagu. Defisit tercatat Rp 319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Angka tersebut menggambarkan posisi fiskal, tetapi belum menjelaskan apakah belanja menghasilkan layanan lebih baik, bantuan tepat sasaran, atau peningkatan kesejahteraan.

Baca juga : Ketua DPD RI Sultan Najamudin Lempar Ide Wapres Lebih Dari Satu

Wakil Presiden dapat menjadi penggerak koordinasi dan pemantauan lintas sektor. Ia membantu Presiden memastikan program prioritas memiliki tujuan terukur, risiko dikenali, pelaksanaan dipantau, dan hasil dievaluasi. Peran ini bukan mengambil alih kewenangan menteri, BPK, APIP, atau penegak hukum, melainkan memastikan mekanisme yang ada bekerja dan temuan ditindaklanjuti pihak berwenang.

Penutup

Loyalitas dan chemistry merupakan modal kerja sama, bukan satu-satunya ukuran kelayakan. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mendukung Presiden dengan tanggung jawab, tetapi tetap berpegang pada konstitusi dan kepentingan rakyat. Ia harus menyampaikan kebenaran, bukan hanya kabar menyenangkan; menguatkan kebijakan yang tepat sekaligus mengingatkan ketika pelaksanaannya menyimpang.

Jabatan Wakil Presiden adalah amanah untuk memastikan kekuasaan bekerja bagi kepentingan umum. Indonesia membutuhkan mitra yang cakap menjaga disiplin fiskal, kepatuhan, kualitas pelaksanaan, dan hasil pembangunan. Loyalitas tertinggi bukan membenarkan semua keputusan, melainkan menjaga agar keputusan tetap konstitusional dan setiap rupiah uang negara menghadirkan manfaat bagi rakyat.

Daftar Referensi

Ahwadzy, M. A., Baihaqi, A., Thoha, M., Muqtafa, A. R., Ainurrofiq, R., Al Bustomi, B., & Khoirifo, M. (2025). Fiqh of bureaucracy and public governance in Indonesia: A new paradigm based on maqasid al-Shariah. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 14(2), 197–222. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v14i2.1844

Baca juga : Harus Punya Jaringan Luas, Eksekutor Dan Harus Loyal

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2).

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). APBN KiTa: Kinerja dan fakta, edisi Oktober 2026. https://www.kemenkeu.go.id/APBNKITAOktober2026

Ade Wirman Syafei
Ade Wirman Syafei
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al Azhar Indonesia

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.