RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan tarif impor 0 persen untuk sejumlah produk asal Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Indonesia belum kebagian fasilitas tarif tersebut. Saat ini negosiasi terus dilakukan.
IndonesIa masih dikenakan tarif sebesar 19 persen untuk beberapa komoditas ekspor ke pasar AS. Kesepakatan perdagangan baru tersebut diumumkan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu (26/10/2025).
Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya meminta agar perubahan kebijakan tarif dagang tersebut harus menjadi peringatan serius bagi Indonesia. dampaknya, daya saing produk ekspor nasional bakal tergerus. Utamanya di sektor manufaktur yang selama ini sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat.
Pemerintah Indonesia, desak Asep, tidak boleh bersikap pasif. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap strategi diplomasi dagang, terutama dalam kerangka perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral.
“Jika negara-negara tetangga menikmati tarif 0 persen, maka posisi ekspor kita otomatis akan melemah,” kata Asep dalam keterangannya, Minggu (2/11/2025).
Untuk itu, Asep mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), untuk segera melakukan negosiasi ulang dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Tujuannya agar Indonesia juga memperoleh fasilitas tarif preferensial serupa. “Pemerintah harus aktif melakukan diplomasi dagang,” desak dia.
Baca juga : Yakin, Bisa Dapat Tarif 0 Persen Untuk Komoditas Tertentu
Pemerintah, tambah Asep, harus memastikan kepentingan industri nasional dan para eksportir terlindungi. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis Pemerintah demi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum perdagangan internasional.
“Selain diplomasi ekonomi, Indonesia perlu melakukan introspeksi dan pembenahan internal dalam kebijakan perdagangan dan industri,” saran politikus Nasdem ini.
Jika masih berharap pasar Amerika Serikat, saran Asep, Indonesia kudu pelajari mengapa tiga negara tetangga itu mendapatkan tarif resiprokal yang menguntungkan. “Ada pelajaran penting dari situ,” ujar legislator asal Kabupaten Bogor ini.
Dengan itu, Ssep mengingatkan ketimpangan tarif dapat memicu relokasi industri dari Indonesia ke negara-negara yang mendapat fasilitas tarif rendah. Karena investor global tentu akan mencari lokasi produksi yang lebih efisien.
Apabila Indonesia tidak segera merespons, bukan tidak mungkin pabrik-pabrik multinasional yang kini beroperasi di Indonesia akan memindahkan basis produksinya ke Vietnam atau Malaysia. “dampaknya akan langsung terasa pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara,” kata dia.
Selain langkah diplomatik, asep menekankan pentingnya penguatan daya saing industri dalam negeri. Caranya, melalui insentif fiskal, efisiensi logistik, dan peningkatan kualitas sumber daya Manusia (SDM) industri. “Kebijakan perlindungan pasar domestik dengan pendekatan proporsional juga diperlukan,” kata dia.
Baca juga : Bank Indonesia DKI Jakarta Lahirkan 40 UMKM Jawara Berdaya Saing Global
Hambatan tarif impor, kata Asep, bisa menjadi instrumen proteksi yang diimbangi dengan penguatan pasar lokal dan peningkatan kualitas barang dengan harga terjangkau. selain itu, Indonesia harus mampu memban- gun strategi industrialisasi yang tangguh dan adaptif. Tidak bisa hanya mengeluh atas kebijakan luar negeri negara lain.
Sehingga Indonesia harus memastikan biaya produksi, kualitas produk, dan efisiensi rantai pasok mampu bersaing. “Kami akan terus mengawal agar kebijakan industri nasional berpihak pada produsen dalam negeri,” tandasnya.
Bagaimana tanggapan Pemerintah? Presiden Prabowo Subianto memastikan akan mempercepat negosiasi perdagangan dengan amerika serikat demi memperoleh tarif impor nol persen bagi sejumlah komoditas unggulan asal Indonesia.
“Negosiasi masih terus berjalan,” tegas Prabowo singkat di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea selatan, dikutip Sabtu (1/11/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, Pemerintah akan kembali membahas kesepakatan tarif dengan AS setelah Asia-Pacific Economic Cooperation atau Kerja sama ekonomi Asia-Pasifik (APEC) meeting pada Minggu (2/11/2025). Prioritas utamanya terkait akses pasar bagi komoditas yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.
“Setelah APEC Meeting, kita akan memulai negosiasi kembali pada november ini,” kata Airlangga, Sabtu (1/11/2025).
Baca juga : Industri Tekstil Tegaskan Komitmen Daya Saing dan Keberlanjutan
Menurut Airlangga, sebagian besar proses telah selesai, tinggal tahap penyusunan hukum. Komoditas yang menjadi prioritas meliputi kelapa sawit, kakao, dan karet, produk yang tidak diproduksi AS dan menjadi andalan Indonesia di pasar global.
“Untuk komoditas-komoditas itu, kita minta diberikan tarif nol persen,” ungkap Airlangga.
Tak hanya produk pertanian, kata dia, pihaknya juga ingin sektor logam tanah jarang dan mineral kritis juga masuk meja negosiasi. Hal ini selaras dengan strategi Indonesia memosisikan diri sebagai pemain utama dalam rantai pasok global. Utamanya industri baterai dan kendaraan listrik. “Terkait rantai pasok global, yang kami sebut dalam joint statement sebagai industrial communities,” ujar airlangga.
Meski tarif dagang menjadi agenda utama, airlangga menegaskan, perundingan dengan AS juga menargetkan penghapusan hambatan non-tarif yang selama ini membebani eksportir Indonesia. “Yang 19 persen itu sudah final, tinggal mencari komoditas yang dikecualikan, tapi yang lebih banyak justru hambatan non-tarif,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.