RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara, sebagai upaya penegakan hukum sekaligus pembentukan budaya antikorupsi.
Menurut Parta, OTT perlu terus dilakukan karena upaya pencegahan telah lebih dulu ditempuh KPK, termasuk melalui sosialisasi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi.
“Namun perilaku korupsi para pejabat justru semakin menjadi-jadi,” ujar Parta dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).
Baca juga : DJP Hormati OTT KPK di KPP Madya Banjarmasin
Ia menyinggung dua OTT yang dilakukan KPK pada Rabu (4/2/2026), masing-masing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Jakarta.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada 9–10 Januari 2026.
Parta menegaskan, penindakan tegas melalui OTT diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya.
Baca juga : Gubernur Pramono: Perbaikan Jalan Berlubang Tunggu Hujan Reda
“Selain penindakan, perlu juga dilakukan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi agar benar-benar menimbulkan efek jera,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Meski demikian, Parta menekankan bahwa langkah paling penting dalam pemberantasan korupsi adalah membangun budaya jujur dan antikorupsi di seluruh jajaran pejabat negara.
“Penindakan penting, tapi yang paling utama adalah membangun budaya integritas dan kejujuran agar korupsi tidak terus berulang,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.