RM.id Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang secara umum dinilai berjalan lancar diharapkan menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas layanan pada musim haji berikutnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menilai, evaluasi pasca-haji perlu dimanfaatkan sebagai momentum penyempurnaan sistem agar penyelenggaraan haji semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan jemaah.
Pernyataan tersebut disampaikan Singgih menanggapi rencana evaluasi penyelenggaraan haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang akan berfokus pada tiga aspek utama, yakni tata kelola Mina, persyaratan istitha'ah (kemampuan) haji, serta keterlambatan (delay) penerbangan.
"Saya mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2026 yang secara umum berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat kita lengah. Justru evaluasi pasca-haji harus menjadi budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), karena pelayanan haji selalu menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun," ujar Singgih, Kamis (2/7/2026).
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, tiga fokus evaluasi yang disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian bersama antara Pemerintah Arab Saudi dan negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.
Baca juga : Ketua BAZNAS: Lebaran Yatim Jadi Momentum Berdayakan Mustahik
Ia menilai, kawasan Mina hingga kini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keterbatasan kapasitas kawasan yang harus menampung jutaan jemaah dalam waktu bersamaan menuntut pengelolaan mobilitas, penempatan tenda, distribusi logistik, serta pengaturan arus jemaah yang semakin efektif dan didukung pemanfaatan teknologi.
"Mina merupakan episentrum pelayanan haji. Selama kapasitas kawasan ini tetap terbatas sementara jumlah jemaah dunia terus meningkat, maka dibutuhkan inovasi tata kelola yang lebih adaptif. Indonesia perlu terus memperjuangkan penambahan kapasitas layanan, optimalisasi penempatan tenda, serta penguatan sistem manajemen pergerakan jemaah berbasis data digital," katanya.
Singgih menambahkan, pengalaman penyelenggaraan haji dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Mina tidak hanya ditentukan oleh kesiapan petugas, tetapi juga dipengaruhi kebijakan kuota, pengaturan jadwal pergerakan jemaah, serta koordinasi antarsyarikah.
Terkait persyaratan istitha'ah, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V itu menilai kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan bagi keselamatan jemaah, bukan sekadar persyaratan administratif.
Karena itu, menurutnya, pelaksanaan istitha'ah kesehatan perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan standar medis yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah.
Baca juga : Wamendikdasmen Fajar Dorong MPLS Jadi Momentum Penguatan Perlindungan Anak
"Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang sangat berat. Karena itu, penerapan istitha'ah harus benar-benar menjadi instrumen perlindungan terhadap jemaah, bukan sekadar formalitas administrasi," ujarnya.
Ia juga mendorong agar pembinaan kesehatan calon jemaah dilakukan sejak jauh hari sebelum keberangkatan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kondisi kesehatannya.
Sementara itu, terkait keterlambatan penerbangan haji, Singgih berpandangan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan armada, manajemen jadwal penerbangan, koordinasi bandara embarkasi, pelayanan ground handling, hingga mekanisme mitigasi apabila terjadi gangguan operasional.
"Delay penerbangan bukan sekadar persoalan teknis maskapai. Dampaknya dapat memengaruhi jadwal ibadah, kondisi fisik jemaah, bahkan kesiapan petugas di Arab Saudi. Karena itu, evaluasinya harus dilakukan secara komprehensif agar ke depan terdapat sistem mitigasi yang lebih baik ketika terjadi kondisi di luar rencana," katanya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Komisi VIII DPR RI, lanjut Singgih, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar hasil evaluasi penyelenggaraan haji dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan yang semakin meningkatkan kualitas pelayanan.
Baca juga : Operasional Haji 2026 Lancar, PPIH Arab Saudi Apresiasi Pengabdian Petugas
Menurutnya, penyelenggaraan haji Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif.
Namun, peningkatan kualitas layanan tetap perlu dilakukan seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan ibadah haji.
"Kita tidak cukup hanya mengatakan penyelenggaraan haji berjalan sukses. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kekurangan dapat menjadi bahan pembelajaran sehingga kualitas pelayanan terus meningkat dari tahun ke tahun. Evaluasi penyelenggaraan haji 2026 diharapkan tidak hanya menjadi proses identifikasi berbagai tantangan, tetapi juga menghasilkan penyempurnaan sistem menuju tata kelola haji Indonesia yang semakin profesional, adaptif, berorientasi pada keselamatan, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah," pungkas Singgih.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.