RM.id Rakyat Merdeka - DPR menyoroti rencana pengadaan sistem rudal supersonik BrahMos oleh Pemerintah. Di antaranya, karena nilai kontrak pengadaan sangat besar di tengah tekanan fiskal negara, kekhawatiran terkait mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap, dan belum ada penjelasan lengkap dari Pemerintah.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, DPR belum menerima penjelasan resmi dari Pemerintah mengenai detail pengadaan sistem rudal buatan perusahaan patungan antara India dan Rusia tersebut. "DPR belum menerima pemberitahuan dari Pemerintah terkait detail pengadaan sistem rudal BrahMos tersebut," ucapnya.
Ia menegaskan, setiap pengadaan pertahanan berskala besar harus mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang menggunakan anggaran negara.
Baca juga : Prabowo: Polri Harus Membela Dan Merasakan Penderitaan Rakyat
"DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal. Dalam waktu dekat akan meminta penjelasan resmi dari Pemerintah," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta mempertanyakan urgensi pengadaan rudal bernilai besar tersebut di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
"Di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang, anggaran negara seharusnya digunakan untuk sektor-sektor yang langsung dan mendesak memenuhi kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja," ujar Wayan.
Baca juga : DPRD Klungkung Minta Pemkab Benahi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut dia, Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan kebutuhan sistem persenjataan tersebut serta dampaknya terhadap postur fiskal negara dalam jangka panjang.
Sebelumnya, sejumlah kalangan juga meminta Pemerintah mempertimbangkan secara cermat aspek fiskal dan kebutuhan strategis sebelum memutuskan pembelian rudal BrahMos. Salah satunya dari Poros Pemuda Peduli Indonesia, Abraham Opem.
Ia menyampaikan, pengadaan sistem persenjataan dengan nilai anggaran yang besar harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ia meminta Pemerintah menjelaskan secara transparan dasar kebijakan, urgensi kebutuhan, mekanisme pengadaan, serta rincian penggunaan anggaran dalam rencana tersebut guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.