DPRD Klungkung Minta Pemkab Benahi Pengelolaan Keuangan Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung, menegaskan pentingnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung untuk serius menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Klungkung, Senin (29/6/2026), yang turut dihadiri Bupati Klungkung I Made Satria.

Baca juga : Kemhan Hentikan Latihan Militer Pengelola Kopdes, Diganti Dengan Bela Negara

Anom menekankan bahwa meskipun Kabupaten Klungkung telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, hal ini tidak boleh membuat Pemerintah Kabupaten Klungkung lengah. "Opini WTP adalah pencapaian yang patut diapresiasi, namun kita tidak boleh mengabaikan catatan-catatan penting yang masih memerlukan pembenahan. Kami mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan serius," ujarnya.

Dalam rekomendasinya, DPRD menyoroti berbagai masalah mendasar, termasuk penerimaan pajak daerah yang belum optimal, pengelolaan aset yang perlu ditertibkan, dan kekurangan volume pada sejumlah proyek pembangunan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap temuan BPK tidak hanya dicatat, tetapi juga ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Pengelolaan keuangan daerah harus semakin akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Baca juga : Hakim Anggota IV Minta Nadiem Dibebaskan, Ini Pertimbangan Hukumnya

Anom juga menekankan perlunya penyusunan rencana aksi (action plan) yang jelas dan terjadwal untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK. "Kami berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun langkah-langkah konkret agar semua rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan transparan," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Bupati Klungkung, I Made Satria, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. "Kami siap untuk menugaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar segera melakukan perbaikan terhadap setiap temuan yang menjadi catatan BPK. Kami bertekad untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di tahun-tahun mendatang," ungkapnya.

Baca juga : Gapasdap Dukung B50, Minta Uji Keselamatan Kapal Didahulukan

Dengan semangat kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klungkung, diharapkan kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terus ditingkatkan, sehingga tidak hanya mampu mempertahankan opini WTP, tetapi juga mewujudkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.