RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ekonomi hijau, ekonomi karbon, serta penguatan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.
Seperti diketahui dalam Sidang Tahunan DPR, MPR dan DPD Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon.
“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya di hadapan Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Baca juga : Tamsil Linrung: Pidato Presiden Tegaskan APBN Spiral Kesejahteraan Asta Cita
Eddy menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan komitmen politik yang kuat bahwa ekonomi karbon harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai target penurunan emisi.
“Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia. Dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Eddy.
Dalam konteks tersebut, Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut kehadiran SRUK merupakan langkah yang sangat strategis. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan setiap unit karbon yang diperdagangkan memiliki pencatatan, verifikasi, dan keterlacakan yang jelas sehingga membangun kepercayaan pasar.
Baca juga : Prabowo Akui Banyak Janji Belum Ditunaikan
“SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita ingin menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi yang kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Eddy menambahkan, penguatan SRUK harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi, kesiapan proyek karbon, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, banyak proyek karbon telah berada dalam tahap persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan sehingga Indonesia harus memastikan proyek-proyek tersebut memiliki jalur yang jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.
Baca juga : Sehari Setelah Memerah, Pasar Kembali Hijau
Waketum PAN ini menjelaskan, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk membangun ekonomi karbon. Kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi energi terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rendah karbon.
“Pesan Presiden hari ini harus kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon yang besar maka nilai ekonominya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun pasar karbon yang kredibel, kompetitif dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.