RM.id Rakyat Merdeka - Melchias Markus Mekeng resmi dilantik sebagai Ketua Komisi XII DPR RI. Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan siap mengawal sejumlah isu strategis yang menjadi lingkup Komisi XII, mulai dari energi, pertambangan, lingkungan hidup hingga investasi.
Mekeng mengatakan, Komisi XII memiliki peran penting karena kebijakan di sektor energi dan sumber daya alam berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta ketahanan ekonomi nasional.
“Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar. Komisi XII akan bekerja memastikan pengelolaan energi dan sumber daya alam dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berkeadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Mekeng adalah penguatan ketahanan energi dan reformasi subsidi energi. Dia menyoroti rencana pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite berdasarkan data desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat.
Mekeng meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Menurutnya, data desil dapat menjadi instrumen kebijakan, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan masyarakat penerima subsidi.
“Data desil harus kita gunakan secara hati-hati. Kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu bisa dilihat hanya dari data administratif. Orang yang rumahnya sudah berlantai keramik belum tentu tergolong masyarakat mampu. Karena itu, data harus diverifikasi secara faktual di lapangan,” tegasnya.
Data Penerima Subsidi Harus Akurat
Baca juga : PLTS 100 GWp: Ujian Transisi dan Penguatan Ketahanan Energi Nasional
Mekeng juga meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial di tingkat kabupaten dan kota, memastikan pendataan masyarakat dilakukan secara akurat dan dinamis.
Menurut dia, petugas perlu turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat. Verifikasi tersebut antara lain mencakup pekerjaan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, kebutuhan mobilitas hingga kondisi sosial rumah tangga.
“Jangan hanya mengandalkan data dari desa atau data administratif. Petugas harus turun dan melihat langsung kondisi masyarakat. Kalau datanya keliru, dampaknya bukan hanya pada subsidi BBM, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Selain pendataan, Mekeng mendorong adanya mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data yang mudah diakses. Dengan demikian, masyarakat yang berhak menerima subsidi tetapi belum tercatat dapat mengajukan verifikasi dan koreksi.
Mekeng menilai penguatan ketahanan energi juga menjadi pekerjaan penting Komisi XII. Indonesia harus memastikan ketersediaan energi sekaligus mengantisipasi dampak gejolak harga energi global.
“Energi adalah urat nadi perekonomian. Kita harus memastikan pasokan energi cukup, harga terjangkau, industri mendapatkan kepastian, tetapi APBN juga tetap sehat. Ini membutuhkan kebijakan yang terukur dan konsisten,” katanya.
Komisi XII, lanjut Mekeng, juga akan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan, peningkatan kapasitas produksi energi nasional serta penguatan infrastruktur energi dari sektor hulu hingga hilir.
Baca juga : Program PLTS 100 GWp Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
Hilirisasi Harus Beri Nilai Tambah
Di sektor pertambangan dan hilirisasi, Mekeng menegaskan kekayaan sumber daya alam harus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia.
Menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya membangun fasilitas pengolahan. Kebijakan tersebut harus mampu menciptakan ekosistem industri, membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi dan meningkatkan penerimaan negara.
“Kita tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang hanya menjual bahan mentah. Hilirisasi harus menghasilkan industri, lapangan kerja, transfer teknologi dan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Mekeng.
Dia juga menekankan investasi di sektor tersebut harus memberikan manfaat yang adil bagi negara dan masyarakat di daerah penghasil.
Sementara di sektor lingkungan hidup, Mekeng menegaskan pertumbuhan ekonomi, investasi dan hilirisasi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan serta hak masyarakat.
“Kita membutuhkan investasi, tetapi investasi yang berkualitas. Investasi harus menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan menghormati masyarakat sekitar,” katanya.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Terus Perkuat Kedaulatan Dan Ketahanan Energi Nasional
Komisi XII Tak Antiinvestasi
Mekeng memastikan Komisi XII akan membangun komunikasi dengan pemerintah, dunia usaha, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya.
Dia meminta setiap kebijakan strategis memiliki basis data yang kuat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Komisi XII tidak anti-investasi dan tidak anti-industri. Justru kita ingin investasi semakin kuat dan industri nasional semakin maju. Tetapi semuanya harus berjalan dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan lingkungan dan manfaat yang nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.