RM.id Rakyat Merdeka - DPR kini lebih terbuka terhadap masukan masyarakat. Salah satu indikatornya terlihat dari pimpinan DPR yang rajin menerima aspirasi masyarakat, baik yang langsung dialog di Gedung Parlemen, atau mendatangi massa yang berunjuk rasa.
Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), yang dipimpin Supriyono alias Botok, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dasco menerima Botok Cs ditemani dua koleganya sesama Wakil Ketua DPR: Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa.
Pertemuan Dasco Cs dan Botok Cs digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.
Dalam pertemuan ini, ditandatangani komitmen DPR mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset. Dasco memastikan, DPR tidak akan ingkar janji. DPR akan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
"Tadi di dalam Rapat Paripurna, kami sudah sampaikan, sepakati, dan disetujui bahwa limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026,” kata Dasco.
Ketua Harian Partai Gerindra ini bahkan siap memberikan salinan berita acara Rapat Paripurna kepada AMPB sebagai pegangan sekaligus bentuk komitmen kepada publik. "Jadi, kami sudah dengarkan aspirasi dari teman-teman sekalian," tegasnya.
Baca juga : Tak Nyalon Ketum PBNU, Prof Nasar Fokus Jadi Menag
Dasco juga membuka ruang bagi AMPB untuk memberikan masukan lebih lanjut mengenai substansi RUU Perampasan Aset melalui forum pembahasan di parlemen. Pertemuan lanjutan dapat diagendakan secara khusus agar aspirasi masyarakat Pati dapat ikut memperkaya substansi RUU Perampasan Aset.
“Waktunya kapan, nanti dikonfirmasi saja. Supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplet untuk memperkaya Undang-Undang Perampasan Aset,” ujarnya.
Audiensi antara DPR dan masyarakat tidak hanya berlangsung terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Dasco Cs juga intens menerima dan membahas berbagai aspirasi dari kelompok masyarakat lainnya.
Misalnya, pada Rabu (26/8/2026), Dasco bersama Saan Mustopa menerima perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI). Di hari yang sama, pimpinan DPR bersama Komisi VI juga menerima karyawan PT Pos Indonesia yang menyampaikan persoalan terkait kepastian pembayaran gaji. Persoalannya menyangkut 31.000 karyawan dan 28.000 pensiunan PT Pos Indonesia.
Sebelumnya, pada Juni 2026, Dasco bersama pimpinan komisi juga menerima aspirasi mahasiswa dari sejumlah organisasi dan perguruan tinggi. Aspirasi yang disampaikan antara lain terkait kelangkaan BBM subsidi, stabilitas bahan pokok, serta sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa. Ketika itu, Dasco menegaskan DPR membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa. Senayan memastikan aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah.
Pola serupa juga terlihat dalam pembahasan RUU Pemilu. Saat masa reses pada Juli 2026, Dasco menyebut DPR mulai turun menyerap aspirasi masyarakat mengenai penyusunan regulasi Pemilu. Aspirasi tersebut kemudian dikompilasi sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan undang-undang.
Baca juga : Polda Riau Bongkar 37 Kasus, Karhutla Ada Yang Disengaja Untuk Buka Lahan
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengapresiasi keberanian para pimpinan DPR dalam mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. Bahtra menilai, keberanian Dasco merupakan wujud tanggung jawab seorang kader yang memandang jabatan sebagai amanah.
"Kesediaan mempertaruhkan jabatan bukan semata-mata soal posisi politik, tetapi menunjukkan kesungguhan untuk menempatkan kepentingan bangsa, serta pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kepastian hukum di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” jelas Bahtra, Jumat (28/8/2026).
Menurut Bahtra, keberanian Dasco ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan menghadirkan pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Ia memahami aspirasi masyarakat yang selama ini terus mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Karena itu, komitmen Dasco harus dilihat sebagai penegasan keseriusan untuk mengawal agenda rasuah bukan sekadar upaya meredam aspirasi publik.
"Gerindra menghormati dan mendengar masukan masyarakat," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Ia menambahkan, Gerindra saat ini fokus bekerja mengawal pemerintahan Presiden Prabowo agar program-program prioritas nasional berjalan maksimal, dan manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga : Pasca Demo 27 Agustus, Jakarta Kondusif
“Karena itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi, penegakan hukum, sekaligus keberhasilan program prioritas pemerintah harus sama-sama diperjuangkan, dengan tujuan akhir menghadirkan negara yang semakin kuat, bersih, adil, dan kesejahteraan rakyat yang semakin nyata,” jelasnya.
Perwakilan 98 Resolution Network Wahab Talaohu menilai langkah pimpinan DPR membuka ruang audiensi menunjukkan adanya upaya untuk merespons aspirasi masyarakat melalui dialog.
“Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memilih membuka ruang dialog terbuka di ruang audiensi,” ucap Wahab.
Ia melanjutkan, dialog Dasco dan Botok menghasilkan pakta integritas yang ditandatangani pimpinan DPR. Isinya, komitmen untuk menuntaskan pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
"Prof Dasco hadir sebagai mercusuar integritas dan keteladanan. Langkah progresifnya dalam meneken pakta integritas membuktikan kepemimpinan visioner mampu mengubah gelombang protes jalanan menjadi tonggak sejarah reformasi hukum yang bermartabat," pungkas Wahab.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.