RM.id Rakyat Merdeka - Komisi XI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN 2027 sebesar Rp 49,801 triliun. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan agar penggunaan anggaran lebih efisien dan berorientasi pada hasil.
Ada sedikitnya lima poin penting yang menjadi perhatian Komisi XI DPR dalam pengelolaan anggaran Kemenkeu pada 2027.
1. Anggaran Kemenkeu 2027 Rp 49,8 triliun
Komisi XI DPR menyepakati pagu anggaran Kemenkeu untuk 2027 sebesar Rp 49,801 triliun. Pagu tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenkeu sepanjang tahun anggaran 2027.
Persetujuan pagu anggaran tersebut menjadi bagian dari pembahasan APBN 2027 antara DPR dan Pemerintah.
2. Efisiensi anggaran menjadi sorotan
Baca juga : KPR 40 Tahun Untuk MBR, PKP Dorong Penyesuaian Aturan Tapera & Kemenkeu
Komisi XI meminta Kemenkeu memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien. Efisiensi tersebut harus tetap mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program dan kegiatan.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, efisiensi tidak semata-mata berkaitan dengan pengurangan belanja, tetapi juga harus memastikan anggaran menghasilkan manfaat yang optimal.
3. Kinerja harus terukur
DPR meminta setiap penggunaan anggaran memiliki keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, kegiatan, keluaran, hasil, dampak, hingga penerima manfaat.
Dengan demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan dapat dibandingkan dengan hasil yang berhasil dicapai oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kemenkeu.
4. Kemenkeu diminta lapor setiap triwulan
Baca juga : Utang Kereta Cepat Ditanggung Kemenkeu
Komisi XI juga meminta Kemenkeu menyampaikan laporan kinerja setiap triwulan. Laporan tersebut harus memuat informasi terukur mengenai pelaksanaan program sekaligus penggunaan anggaran.
Laporan itu diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara sumber daya anggaran yang digunakan dengan capaian program dan manfaat yang dihasilkan.
5. DPR siapkan rekomendasi perbaikan
Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran akan menjadi salah satu dasar bagi Komisi XI untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
Rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki proses perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran agar belanja Kemenkeu semakin efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil dan manfaat.
Baca juga : Pasca Mundurnya Perry, Siapa Nahkodai BI dan Kemenkeu?
“Komisi XI akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perbaikan perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan agar belanja semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil serta manfaat,” ujar Misbakhun.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.