RM.id Rakyat Merdeka - Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang berpotensi berujung pada pemakzulan tersebut, akan dibawa ke rapat paripurna DPR, Kamis (12/11/2026).
Usulan HMP itu disampaikan melalui pimpinan DPR dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) bersama perwakilan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa yang didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.
Delapan fraksi yang menyampaikan usulan tersebut adalah PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Mereka mengajukan HMP untuk menindaklanjuti polemik persyaratan ijazah SMA Gibran yang menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Fraksi PDIP yang pertama menyerahkan dokumen usulan HMP. Sekretaris Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, terdapat 14 anggota fraksinya yang menandatangani pengajuan HMP.
PDIP menilai setiap calon presiden dan wakil presiden wajib memenuhi seluruh persyaratan konstitusional. Pemilihan presiden dan wakil presiden juga harus berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dukungan berikutnya datang dari Fraksi Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut terdapat 13 anggota yang tergabung dalam gerakan tersebut. Namun, baru 11 yang ikut menandatangani.
Baca juga : Prabowo 2 Periode Menggema Di Aceh
Doli menjelaskan, pengajuan HMP didasarkan pada dua pertimbangan, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat. Menurut dia, terdapat persoalan terkait legitimasi jabatan wakil presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
“Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945,” kata Doli.
Sementara itu, Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap penggunaan HMP. Juru Bicara Fraksi NasDem Sugeng Suparwoto menyebut anggota fraksinya sepakat menggunakan hak konstitusional tersebut.
Menurut Sugeng, keputusan itu diambil setelah Ketua Umum NasDem Surya Paloh menilai persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi. NasDem berharap polemik tersebut segera diselesaikan agar tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Seluruh prasyarat sudah terpenuhi dan tidak ada alternatif lain selain jalan ini,” ujar Sugeng.
Fraksi PKB juga menyatakan dukungan terhadap HMP. Juru Bicara Fraksi PKB M. Khozin mengatakan, penggunaan HMP merupakan langkah konstitusional untuk menguji dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Tercatat 18 anggota Fraksi PKB menandatangani usulan tersebut.
“Pada akhirnya bisa bermuara pada impeachment atau pemakzulan terhadap saudara Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres,” jelasnya.
Baca juga : Polri Tidak Pandang Bulu
Khozin berharap, polemik ijazah Gibran tidak terus berlarut-larut karena telah menguras energi publik. Dengan demikian, pemerintah dapat kembali fokus menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan juga disampaikan Fraksi PKS. Sebanyak 28 anggotanya mendukung HMP. Juru Bicara Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pengajuan HMP didasarkan pada dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden serta dugaan perbuatan tercela.
Mardani merujuk pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menekankan kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, serta kehormatan dan martabat.
Dari Fraksi PAN, anggota Komisi III DPR Sarifuddin Suding menjadi satu-satunya anggota yang mengajukan HMP. Dia menyinggung, putusan MK dan MA terkait persoalan ijazah Gibran yang menurutnya harus dilaksanakan.
Suding menyebut terdapat dua jalan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, yakni pengunduran diri secara sukarela atau melalui mekanisme konstitusional. “Karena sudah melewati jalur peradilan, maka saya sebagai anggota DPR dari Fraksi PAN menyatakan hak menyatakan pendapat terhadap saudara Gibran yang tidak memenuhi syarat lagi,” tegasnya.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat menyatakan, dukungan melalui 18 anggotanya. Anggota Fraksi Demokrat Benny K. Harman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah fraksinya mengkaji putusan MK dan MA terkait ijazah SMA Gibran.
Para pengusul menilai terdapat dugaan perbuatan tercela dan persoalan persyaratan jabatan yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. “Sehingga dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” tegas Benny.
Baca juga : Kapolri & Dasco Turun Ke Yogya
Dukungan juga datang dari Fraksi Gerindra. Sebanyak 11 anggota fraksi tersebut ikut menandatangani HMP.
Anggota Fraksi Gerindra Azis Subekti mengatakan keputusan untuk ikut mengusulkan HMP diambil setelah mendengar dan mencermati berbagai pandangan serta aspirasi masyarakat terkait polemik Gibran.
Azis berharap, persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian melalui jalur konstitusional. “Insyaallah ini menjadi bagian dari hal yang dapat kita segerakan untuk diselesaikan,” tandas Azis.
Setelah menerima seluruh dokumen, Saan Mustopa menyampaikan bahwa terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang mengajukan HMP. Rinciannya, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Saan mengatakan, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, pimpinan DPR akan meneruskan usulan itu dalam rapat paripurna. “Berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan.
Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Lantai 3, Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026). Salah satu agenda pembukaannya adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
Untuk diketahui, pengajuan usul hak menyampaikan pendapat diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 191, dijelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus memenuhi beberapa syarat, salah satunya harus diusulkan minimal 25 orang anggota DPR.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.