Dark/Light Mode

PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu

Gerindra Senang Banget

Kamis, 12 November 2026 06:50 WIB
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong. (Foto: Dok. Gerindra)
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong. (Foto: Dok. Gerindra)

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengapresiasi kesepakatan Pimpinan DPR bersama Pemerintah untuk meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Bahtra mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk komitmen DPR bersama Pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi tenaga PPPK paruh waktu, sekaligus memperjuangkan kepastian status kepegawaian mereka.

“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah,” kata Bahtra seusai menerima aspirasi Ketua Umum Asosiasi Penggerak Tenaga Indonesia (APTI) Anton Suroso Hartanto bersama perwakilan PPPK paruh waktu dan guru non-ASN di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mengapresiasi perhatian dan komitmen pimpinan DPR bersama Pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan status kepegawaian yang selama ini dihadapi tenaga PPPK.

Baca juga : Hore, Bunga Pinjaman Mekaar Turun Jadi 8 Persen

Bahtra menyoroti kesepakatan mengenai pembiayaan gaji pokok PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia mengatakan, kebijakan tersebut menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR untuk memberikan kepastian penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan para pegawai.

“Jadi, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Alhamdulillah, bisa terakomodasi berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” jelasnya.

Bahtra berharap, dukungan pembiayaan melalui APBN dapat memberikan kepastian bagi tenaga PPPK. Dia juga meminta agar kesepakatan tersebut segera ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian terkait status kepegawaian maupun penghasilan mereka.

Terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, Bahtra menyebut DPR dan Pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan hukum.

Baca juga : Perebutan Kursi Ketua DPD Demokrat Maluku Memanas

“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai rapat finalisasi pembahasan persoalan kepegawaian bersama DPR dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, kebijakan tersebut awalnya direncanakan hanya untuk tenaga pendidikan atau guru. Namun, setelah melalui perhitungan, pemerintah memutuskan cakupannya diperluas ke berbagai sektor.

Selain guru, pengangkatan juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelayanan.

Baca juga : Eisenkot Gaspol Bongkar Kebijakan PM Netanyahu

“Secara status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya juga menyampaikan rencana peningkatan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tanpa melalui tes.

Dia mengatakan, Pemerintah telah meminta Pemerintah Daerah melakukan pendataan agar perubahan status tersebut dapat berlaku mulai 1 Januari 2027.

“Kalau yang paruh waktu penuh waktu tanpa tes. Jadi sekarang sudah ada pendataan yang kami minta kepada Pemerintah Daerah sekarang ini untuk nanti per 1 Januari 2027 status mereka sudah berubah,” ujar Mu’ti seusai rapat bersama Komisi X DPR, Senin (21/7/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.