RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan pihaknya akan mendukung dan mensukseskan transisi pemilihan wakil presiden yang baru.
Dengan gestur menggelengkan kepala, Sultan mengabaikan pertanyaan wartawan terkait namanya turut disebut dalam bursa cawapres yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
"Posisi dan tugas DPD RI adalah mensukseskan dan mendukung siapapun dan kapanpun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," ujar eks aktivis KNPI itu kepada awak media di Gedung Nusantara 5, Jumat (13/11/2026).
Sultan mengatakan, sebagai bangsa, Indonesia patut bersyukur bahwa proses pemberhentian diri mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka berlangsung aman dan damai.
Baca juga : OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang Bekerja
"Kita wajib bersyukur proses ini berlangsung aman dan damai. Dan sekali tugas DPD RI adalah untuk mensukseskan proses pergantian wapres," ungkapnya.
Menurut Sultan, peristiwa politik ini menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk melakukan konsolidasi nasional dan mengakhiri perseteruan politik.
"Selama dua tahun ini energi bangsa kita habis terkuras untuk hal-hal yang tidak produktif. Ke depan dengan wapres terpilih, kita ingin fokus membangun bangsa secara optimal," tutupnya.
Seperti diketahui, kursi RI 2 kosong usai Gibran menyatakan berhenti. Surat pemberhentian diri telah diserahkan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Baca juga : Sehari Setelah Berhenti dari Wapres, Gibran Jumatan Bareng Relawan
Pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama cawapres.
Secara garis besar, mekanisme tersebut melibatkan sejumlah tahapan, dari Rapat Gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam Sidang Paripurna, hingga penetapan dan pelantikan.
Sedangkan MPR juga telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres, dan menggelar rapat gabungan menentukan tanggal sidang paripurna pengisian jabatan wapres. Sidang paripurna diputuskan digelar pada 2 Desember 2026.
Baca juga : Target MPR: 2 Desember, Wapres Baru Akan Dilantik
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR, dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wapres, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.