Dark/Light Mode

OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang Bekerja

Sabtu, 14 November 2026 12:38 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) ditemui awak media di Anjungan Kalimantan Barat (Kalbar), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2026). Foto: Dok Hanura
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) ditemui awak media di Anjungan Kalimantan Barat (Kalbar), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2026). Foto: Dok Hanura

RM.id  Rakyat Merdeka - Kursi wakil presiden (wapres) kini kosong usai Gibran Rakabuming Raka memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto untuk memilih siapapun sosok yang akan mendampinginya.

"Saya mendukung apa saja yang diputuskan oleh Presiden Prabowo," kata OSO ditemui awak media di Anjungan Kalimantan Barat (Kalbar), Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2026).

Baca juga : Prabowo Butuh Wapres Loyal, Mampu Hadapi Krisis Dan Masalah

Meski begitu, OSO berpesan, Presiden Prabowo memilih sosok yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain itu, wapres yang baru harus bisa membuat Prabowo tenang dalam bekerja.

"Orang yang betul-betul bisa mendampingi Pak Prabowo dan bisa bekerja sama. Sosok yang tidak membuat Pak Prabowo marah-marah lagi di televisi," saran Ketua DPD RI periode 2017-2019 ini.

Baca juga : OSO Terima Lifetime Achievement Award dari Pemprov Kalbar dan IKKB

Seperti diketahui, kursi RI 2 kosong usai Gibran menyatakan berhenti. Surat pemberhentian diri telah diserahkan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).

Pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 134 hingga Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan dua nama cawapres.

Baca juga : Sehari Setelah Berhenti dari Wapres, Gibran Jumatan Bareng Relawan

Secara garis besar, mekanisme tersebut melibatkan sejumlah tahapan, dari Rapat Gabungan MPR, pemberitahuan kepada Presiden, pengajuan dua calon, verifikasi persyaratan, pemilihan dalam Sidang Paripurna, hingga penetapan dan pelantikan.

Sedangkan MPR juga telah mengirimkan surat ke Presiden Prabowo untuk menyerahkan dua nama cawapres, dan menggelar rapat gabungan menentukan tanggal sidang paripurna pengisian jabatan wapres. Sidang paripurna diputuskan digelar pada 2 Desember 2026.

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR, dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wapres, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember," kata Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.