RM.id Rakyat Merdeka - Komisi III DPR RI gaspol membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk mencegah terulangnya penyadapan ilegal. Bersamaan dengan itu, Polri menjadwalkan sidang etik terhadap Irjen EHS, tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11/2026).
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Baintelkam Polri Irjen Dedy Kusuma Bakti di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Habiburokhman itu secara khusus membahas pengaturan kewenangan penyadapan.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan RUU Penyadapan kembali dilanjutkan dengan memberikan perhatian khusus terhadap batasan kewenangan penyadapan. Hal ini menyusul dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Menurut dia, kewenangan penyadapan harus dibatasi secara jelas agar hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Baca juga : Kompak Merah, Rupiah & IHSG Belum Keluar Dari Tekanan
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” tegasnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kepala Baintelkam Polri Irjen Dedy Kusuma Bakti mendukung terhadap pembentukan undang-undang khusus tentang penyadapan. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan agar kewenangan penyadapan memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak disalahgunakan.
“Sejak awal sikap dari Baintelkam Polri mendukung pembentukan Undang-Undang tentang Penyadapan,” kata Dedy.
Dedy menjelaskan, terdapat dua kepentingan penyadapan di lingkungan Polri. Pertama, untuk kepentingan penegakan hukum yang dilakukan penyidik berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang.
Baca juga : Apresiasi Putusan Kasasi Nurhadi, KPK Segera Eksekusi
Kedua, lanjut dia, penyadapan untuk kepentingan intelijen keamanan yang berkaitan dengan tugas Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui upaya deteksi dini, peringatan dini, serta cegah dini.
Sidang Etik
Pada saat bersamaan, Polri menjadwalkan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), salah satu tersangka dalam perkara tersebut, Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang etik terhadap EHS akan dilaksanakan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. “Sidang ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS,” kata Trunoyudo di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).
Sidang tersebut akan dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Adapun tiga anggota lainnya, yakni Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Baca juga : Bob Azam: Kami Mempertanyakan Urgensinya Untuk Apa
Sebelumnya, Irjen ASN telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan melalui sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Sidang etik terhadap ASN digelar secara tertutup.
“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). [BYU/FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.