BREAKING NEWS
 

Terpilih Bukan Ukuran Kualitas: Tugas Parpol atas Pendidikan Wakil Rakyat

Writer : Nicholas Martua Siagian
Editor : UJANG SUNDA
Selasa, 17 November 2026 20:47 WIB
Nicholas Martua Siagian (Foto: Dok. Pribadi)

Saya tidak sedang merendahkan eksistensi ijazah Paket C. Bagaimanapun, pendidikan kesetaraan merupakan bagian yang sah dari sistem pendidikan nasional. Negara telah memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak berkesempatan menempuh pendidikan formal untuk memperoleh pengakuan pendidikan melalui jalur nonformal. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika kita berbicara mengenai kualitas representasi politik di lembaga legislatif. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengenai adanya anggota DPR yang berlatar belakang pendidikan Paket C patut menjadi bahan refleksi. Bukan karena Paket C merupakan pendidikan yang tidak sah, melainkan karena kita perlu mempertanyakan bagaimana partai politik memastikan kapasitas, kompetensi, dan kesiapan seseorang sebelum menempatkannya sebagai wakil rakyat.

Pernyataan tersebut semakin menarik apabila kita sandingkan dengan data latar belakang pendidikan anggota DPR RI periode 2024–2029. Berdasarkan data BPS yang dirujuk dalam publikasi Good Stats, dari total 580 anggota DPR RI, tercatat 63 orang berpendidikan SMA atau sederajat, tiga orang lulusan Diploma III, 155 orang lulusan sarjana (S-1), 119 orang lulusan magister (S-2), dan 29 orang lulusan doktor (S-3). Sementara itu, terdapat 211 anggota yang riwayat pendidikannya tidak tercantum dalam data yang dipublikasikan.

Angka tersebut memang tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh anggota DPR yang berpendidikan SMA atau sederajat merupakan lulusan Paket C. Demikian pula, tidak tercantumnya riwayat pendidikan seseorang bukan berarti yang bersangkutan tidak memiliki pendidikan. Akan tetapi, data ini memperlihatkan persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni kredibilitas dan keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan para penyelenggara kekuasaan.

Kekuasaan 

Kita perlu mengingat bahwa DPR bukan sekadar lembaga representasi politik. Konstitusi memberikan tiga fungsi utama kepada DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiganya merupakan fungsi strategis yang menentukan arah penyelenggaraan negara, kualitas kebijakan publik, penggunaan keuangan negara, hingga efektivitas pengawasan terhadap pemerintah.

Dalam fungsi legislasi, anggota DPR dituntut mampu memahami persoalan hukum, membaca kompleksitas regulasi, mengidentifikasi konsekuensi suatu norma, serta mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dalam fungsi anggaran, mereka harus memiliki kecakapan membaca struktur APBN, memahami prioritas belanja negara, dan menguji efektivitas penggunaan uang rakyat. 

Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, diperlukan kemampuan analitis untuk menilai kinerja pemerintah, menguji pelaksanaan kebijakan, dan memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan hukum. Pertanyaannya, apakah seluruh tanggung jawab sebesar itu cukup dijalankan hanya dengan mengandalkan popularitas elektoral? Tentu tidak.

Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kecerdasan ataupun kapasitas seseorang. Banyak orang yang tidak memiliki gelar akademik tinggi, tetapi mempunyai pengalaman, integritas, dan kemampuan luar biasa. Sebaliknya, gelar doktor pun tidak otomatis menjadikan seseorang kompeten. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kompleksitas penyelenggaraan negara membutuhkan kapasitas intelektual, kemampuan teknokratis, dan kemauan untuk terus belajar.

Desakralisasi 

Di tengah situasi tersebut, kita justru menyaksikan paradoks yang semakin nyata. Banyak sarjana, bahkan mereka yang telah menyandang gelar magister, harus berhadapan dengan sulitnya memperoleh pekerjaan. Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi yang akhirnya bekerja di sektor informal, termasuk menjadi petugas kebersihan atau “Pasukan Oranye”, bukan karena pekerjaan tersebut rendah, melainkan karena kesempatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan semakin terbatas.

Bahkan, sejumlah lowongan pekerjaan menawarkan upah di bawah standar kebutuhan hidup, tetapi tetap mensyaratkan pendidikan minimal sarjana. Di sisi lain, guru dan dosen yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih menghadapi persoalan kesejahteraan. Tidak sedikit tenaga pendidik yang harus menerima penghasilan yang jauh dari sebanding dengan kualifikasi akademik dan tanggung jawab profesinya. Ironisnya, sebagian di antara mereka bahkan telah menyandang gelar doktor.

Di sinilah letak paradoksnya. Masyarakat didorong untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya, sementara sistem politik justru belum memperlihatkan mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa orang-orang yang menduduki jabatan strategis memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Saya pernah menguraikan fenomena ini sebagai desakralisasi jabatan publik dalam pandangan di media nasional yaitu: “Influencer, Jabatan Publik, dan Panggung Popularitas,” yakni ketika jabatan yang semestinya dijalankan dengan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab justru direduksi menjadi sekadar simbol popularitas dan kemenangan elektoral. Jabatan publik kehilangan kehormatannya ketika kompetensi tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam proses rekrutmen politik.

Fenomena tersebut semakin menarik ketika kita melihat posisi Tenaga Ahli Anggota DPR. Tidak sedikit tenaga ahli yang memiliki kualifikasi pendidikan magister hingga doktor. Mereka bertugas membantu anggota DPR dalam menyusun kajian, menganalisis persoalan, menyiapkan bahan rapat, dan memberikan dukungan substantif dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan.

Keberadaan tenaga ahli tentu penting dan tidak perlu dipersoalkan. Justru, kompleksitas pekerjaan legislatif memang membutuhkan dukungan keahlian multidisipliner. Namun, muncul pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana anggota DPR benar-benar menguasai substansi persoalan yang menjadi tanggung jawabnya? Apakah tenaga ahli hanya berfungsi memperkuat kapasitas legislator, atau justru menjadi pihak yang secara substantif mengerjakan hampir seluruh pekerjaan intelektual yang semestinya dipahami oleh anggota DPR?

Jangan sampai terjadi pembalikan fungsi: tenaga ahli menjadi otak teknokratis, sementara anggota DPR hanya menjadi wajah politik yang menyampaikan hasil pekerjaan orang lain. Jika demikian, kita patut mempertanyakan efektivitas representasi politik yang selama ini dibangun dengan biaya yang tidak sedikit dari APBN.

Partai Politik Berbenah

Partai politik seharusnya tidak menjadikan popularitas, kekuatan finansial, jumlah pengikut di media sosial, atau kemampuan mendulang suara sebagai satu-satunya modal pencalonan. Kemenangan elektoral memang penting dalam demokrasi, tetapi kemenangan tanpa kapasitas hanya akan menghasilkan representasi yang rapuh.

Meritokrasi harus ditempatkan sebagai prinsip penting dalam rekrutmen politik. Bukan berarti setiap calon anggota DPR wajib memiliki gelar sarjana, magister, ataupun doktor. Namun, setiap calon harus memiliki kompetensi yang dapat dibuktikan, integritas yang dapat diuji, pemahaman terhadap persoalan publik, serta kemampuan menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Dengan berbagai fasilitas, tunjangan, dana reses, dan dukungan kelembagaan yang bersumber dari APBN, anggota DPR memikul tanggung jawab yang sangat besar kepada rakyat. Ketika meritokrasi disubstitusi oleh popularitas, ketika kompetensi dikalahkan oleh kekuatan elektoral, dan ketika jabatan publik diperlakukan sekadar sebagai “privilege”, kita sedang mempertaruhkan kualitas penyelenggaraan negara dan cara-cara kita menjalankan kekuasaan negara.

Pada akhirnya, kita perlu bertanya lebih jauh: apakah kita berpolitik untuk mensejahterakan rakyat, atau justru menjadikan rakyat sekadar objek untuk memperoleh kekuasaan dan menikmati fasilitas negara? Kita harus keluar dari paradoks ini. Yang menjadi persoalan: apakah sistem politik kita bersedia memberikan tempat kepada orang-orang yang jujur dan benar-benar kompeten?

Powered by Froala Editor

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense