Kalau Khawatir Tidak Masuk Parlemen, Golkar Undang Politisi Nonparlemen Gabung

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi potensial dari partai politik nonparlemen yang khawatir tidak lolos parliamentary threshold diundang untuk bergabung dengan Partai Golkar.

Politikus Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih melihat wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) sebagai momentum bagi Golkar untuk memperkuat diri sebagai partai terbuka. Dia mengajak politikus potensial dari partai politik nonparlemen yang khawatir tidak lolos PT bergabung dengan Partai Golkar.

“Ini sangat menggembirakan. Kami partai terbuka. Tentu kami harap partai-partai yang merasa tidak akan lolos bergabung dengan kami. Begitu mereka bergabung, maka saat itu juga menjadi pemilik Partai Golkar,” katanya di Denpasar, Bali, Sabtu (3/10/2026) malam.

Demer, panggilan Gde Sumarjaya Linggih menjelaskan, mekanisme internal Partai Golkar memungkinkan kader baru untuk menduduki berbagai posisi strategis di partai berlambang pohon Beringin.

“Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kami, nantinya bisa menjadi pengurus, ketua, bahkan ketua umum,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR ini mengatakan, pihaknya menyikapi tenang wacana kenaikan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen. Dia meyakini, perolehan suara Partai Golkar akan berada jauh di atas angka 5 persen.

“Bagi Golkar, itu tentu rasanya sih tidak ada masalah ya, karena jauh di atas itu Partai Golkar akan mencapai parliamentary thresholdnya,” katanya.

Baca juga : Rampungkan Pembentukan DPRt, PAN Jawa Tengah Fokus Perekrutan Saksi TPS

Demer mengatakan, selain membuka pintu bagi politisi dari partai nonparlemen, Golkar juga memprioritaskan perekrutan anak muda, termasuk generasi Z (Gen Z). Golkar, kata dia, membuka pintu bagi generasi muda yang memiliki kecerdasan, wawasan luas, serta mampu menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Regenerasi tersebut penting untuk mengubah stigma negatif terhadap dunia politik,” kata Ketua DPD Golkar Bali ini.

Menurut Demer, politik menjadi kotor kalau yang melakukannya kotor. Dia mengatakan, kalau politik dilakukan dengan baik dan benar, politik menjadi jalur salah satu instrumen penting untuk memperjuangkan kepentingan dan percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui jalur politik, banyak hal yang bisa kita perjuangkan dan implementasikan sesuai hati nurani rakyat,” imbuhnya.

Dalam menghadapi Pemilu 2029, Golkar Bali terus melakukan konsolidasi organisasi. Salah satunya melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang digelar di Monumen Gong Perdamaian Dunia, Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Sabtu (3/10/2026).

Rakerda tersebut menjadi forum untuk mengevaluasi organisasi sekaligus menyusun program kerja Partai Golkar Bali untuk periode 2025-2030.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Bali serta pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-Bali.

Baca juga : Menengok IT Wayame, Nadi Energi Maluku-Papua

Pelantikan dijadwalkan dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Demer mengatakan, rangkaian Rakerda dan pelantikan tersebut menjadi bagian penting dalam memantapkan konsolidasi internal Partai Golkar di Bali.

Dengan konsolidasi tersebut, jajaran pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota diharapkan dapat menjalankan program organisasi secara lebih terarah dalam menghadapi Pemilu 2029.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menegaskan, pembahasan parliamentary threshold tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan elite partai politik, baik partai besar maupun partai kecil.

“Isu tentang parliamentary threshold itu seharusnya tidak didudukkan untuk memenuhi hasrat elite saja. Tidak untuk memenuhi hasrat partai besar, juga tidak untuk memenuhi hasrat partai kecil,” kata Sarmuji, Selasa (29/9/2026).

Dia mengatakan, penetapan parliamentary threshold harus didasarkan pada kepentingan bangsa. Menurutnya, sistem kepartaian juga perlu disesuaikan dengan sistem pemerintahan presidensial.

“Sistem yang paling sesuai dengan pemerintahan presidensial adalah multipartai sederhana,” ujarnya.

Baca juga : Pindah Moda Transportasi Melewati Trotoar Sempit

Sarmuji mengajak masyarakat untuk terus-menerus mengawal perjalanan kepartaian menuju dalam sistem multipartai sederhana. Yaitu, satu instrumennya dengan cara parliamentary threshold.

“Kenapa kok 5 atau 6 persen? 5 atau 6 persen itu cukup untuk melakukan menuju pada sistem multipartai sederhana, tetapi juga mengakomodasi representasi politik maupun representasi ideologis dalam tanda petik yang ada di dalam masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, sejumlah partai politik nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan parliamentary threshold dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ditetapkan sebesar 1 persen. Yaitu, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR dan/atau stembus accoord.

“Yaitu, melalui pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

GKSR terdiri dari Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.