RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR sekaligus anggota MPR dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam Panitia Ad Hoc MPR yang bertugas mempersiapkan proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Kepercayaan tersebut tertuang dalam surat Fraksi Partai NasDem MPR RI Nomor 018/SF.PND/XI/2026 tertanggal 13 November 2026, yang ditujukan kepada Ketua MPR. Nama Lisda Hendrajoni tercantum sebagai salah satu dari tiga perwakilan Fraksi NasDem yang diajukan menjadi anggota Panitia Ad Hoc MPR.
Selain Lisda Hendrajoni, dua nama lainnya adalah Sugeng Suparwoto dan Rudianto Lallo. Ketiganya diusulkan bergabung dalam Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR.
Masuknya nama Lisda Hendrajoni menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat. Legislator perempuan asal daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut dipercaya fraksinya untuk mengambil bagian dalam salah satu proses penting perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Baca juga : Pemilihan Wapres Seperti Pilpres 1999
Pembentukan Panitia Ad Hoc merupakan tindak lanjut Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026), terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui sejumlah tahapan konstitusional. Mulai dari pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan melalui Tim Verifikasi, hingga persiapan ketetapan MPR oleh Panitia Ad Hoc.
Dalam perkembangan terbaru, Senin (16/11/2026), MPR menyepakati perubahan jadwal Sidang Paripurna menjadi 9 Desember 2026. Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang tersebut dipimpin Bambang Wuryanto.
Menanggapi kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menilai, keterlibatannya dalam Panitia Ad Hoc merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Baca juga : Banjir Dukungan Jadi Cawapres, Dasco Ajak Hormati Hak Presiden
“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda, dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (18/11/2026).
Menurut Lisda, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar agenda politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional, stabilitas pemerintahan, dan kepastian hukum.
“Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki landasan konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lisda juga menekankan pentingnya semangat persatuan, komunikasi antarlembaga, serta sikap kenegarawanan seluruh unsur fraksi dan kelompok DPD dalam MPR agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung demokratis dan bermartabat.
Baca juga : Punya 152 Kursi Anggota, DPD Fraksi Terkuat Di MPR
Sebagai legislator perempuan asal Sumatera Barat, Lisda berharap kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi perempuan Indonesia, khususnya generasi muda di daerah, untuk terus meningkatkan kapasitas dan berani mengambil peran dalam kepemimpinan serta pengambilan keputusan strategis nasional.
“Perempuan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perjalanan demokrasi bangsa. Saya berharap amanah ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di daerah untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ungkapnya.
Lisda menegaskan, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus menjadi pedoman utama seluruh tahapan yang dilaksanakan MPR.
“Amanah ini bukan tentang siapa yang mendapat kepercayaan, tetapi bagaimana kita memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, dan kepentingan rakyat Indonesia harus selalu menjadi tujuan utama,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.