Dark/Light Mode

Punya 152 Kursi Anggota, DPD Fraksi Terkuat Di MPR

Rabu, 18 November 2026 07:54 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin. Foto: DPD RI
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin. Foto: DPD RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, pihaknyan belum memiliki sikap resmi terkait pemilihan calon wakil presiden (wapres) di MPR. Dukungan sejumlah senator kepada salah satu tokoh, dipastikan tidak mewakili kelembagaan DPD.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Namun, dalam proses pemilihan calon wakil presiden, Sultan memastikan DPD memiliki posisi yang cukup strategis. Dengan total 152 anggota, suara DPD jauh lebih besar dari fraksi partai politik di DPR.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPD telah deklarasi memberikan dukungan pada salah satu kandidat cawapres. Salah satu dukungan diberikan oleh Komeng alias terangan bersama beberapa anggota DPD yang lain.

Diketahui, MPR akan menggelar pemilihan wakil presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026. Sesuai aturan, 2 nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto akan dipilih secara langsung oleh 732 anggota MPR yang berasal dari unsur DPR dan DPD.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Sumatera Utara Penrad Siagian menilai, figur Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam perspektif kepentingan bangsa yang lebih luas. Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Baca juga : Yusril Ungkap Mekanisme Pemilihan Wapres, Mirip Pemilu 1999

Menurutnya, figur Wakil Presiden perlu memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, memahami kompleksitas pemerintahan, dan memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat di berbagai wilayah.

Indonesia membutuhkan perspektif kepemimpinan yang tidak hanya melihat pembangunan dari Jakarta atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

"Dibutuhkan pemahaman mengenai realitas masyarakat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, dan seluruh wilayah Indonesia," kata Penrad dalam keterangan tertulisnya.

Penrad menilai, Indonesia membutuhkan figur yang memahami bahwa persoalan daerah bukan hanya persoalan administratif pemerintahan. Wapres harus punya gagasan yang menyangkut keadilan sosial, kesempatan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan masa depan masyarakat.

"Dalam kerangka itu, pengalaman dan perspektif kelembagaan DPD RI patut menjadi salah satu pertimbangan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional," ujarnya.

Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Sosial Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. T.M. Jamil menilai, figur dari non parpol layak masuk pertimbangan.

Baca juga : Muzani Ungkap 22 Syarat Wajib Calon Wapres, Dari Ijazah Hingga Kesehatan

Salah satunya, tokoh yang bisa mempresentasikan dan menjembatani kepentingan daerah. Menurutnya, Indonesia membutuhkan wapres yang tidak hanya memahami kepentingan politik di pusat. "Tapi juga mengerti persoalan dan aspirasi daerah," katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Jamil menyebut, jabatan wapres bukan sekadar posisi politik untuk mengakomodasi kepentingan koalisi. Lebih dari itu, wapres merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memperkuat jalannya pemerintahan.

Menurutnya, dukungan partai politik memang penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, stabilitas tidak boleh dimaknai sebagai penumpukan kekuasaan pada satu kekuatan politik.

Jika Presiden dan Wapres berasal dari partai yang sama, kata dia, secara konstitusional memang tidak dilarang. Namun, konfigurasi tersebut berpotensi mempersempit ruang representasi dan memperkuat dominasi internal partai.

"Wapres idealnya bukan hanya figur yang loyal kepada Presiden, tetapi juga memiliki kapasitas memberikan pertimbangan kritis. Loyalitas tanpa independensi pemikiran berisiko melahirkan pemerintahan yang terlalu nyaman, tetapi kurang korektif," tegas Jamil.

Jamil lalu menyinggung beberapa nama yang saat ini muncul sebagai kandidat kuat calon RI2 dari unsur parpol. Di antaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menko Pemberdayaan Manusian dan Kebudayaan Sugiono dari Partai Gerindra, Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP, dan Menko Infrastruktur

Baca juga : Dorong Dasco Jadi Wapres, Teacher Preneur Nusantara: Diterima Semua Kalangan

Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat. Jamil mengakui, sejumlah nama tersebut bukanlah tokoh yang kaleng-kaleng. Semuanya punya pengalaman kelembagaan dan jaringan politik yang kuat.

Namun, menurutnya, pertanyaan mendasar bukan sekadar siapa yang paling dekat dan loyal kepada Presiden. Melainkan, siapa yang paling mampu melengkapi kapasitas pemerintahan. "Saya menawarkan alternatif dari kalangan nonpartai, khususnya figur yang memiliki pengalaman memperjuangkan kepentingan daerah melalui DPD RI," ujarnya.

Dia menilai, persoalan transfer ke daerah (TKD), ketimpangan fiskal, otonomi daerah, konflik kewenangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, hingga ketidakadilan pembangunan membutuhkan perhatian serius di tingkat kepemimpinan nasional.

Dalam konteks tersebut, figur dari DPD dinilai memiliki modal pengalaman untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Mereka memiliki pengalaman menyerap aspirasi masyarakat di wilayah pemilihannya serta memperoleh mandat politik melalui pemilihan langsung.

"Wapres dari unsur DPD berpotensi menjadi mitra strategis Presiden dalam mengurai persoalan otonomi, memperkuat koordinasi antarpemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional tidak kehilangan perspektif daerah," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.