BREAKING NEWS
 

Rampung Di Panja, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa Ke Paripurna

Reporter : BHAYU AJI PRIHARTANTO
Editor : SISWANTO
Kamis, 19 November 2026 07:50 WIB
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama Pimpinan dan anggota Komisi III DPR serta perwakilan Pemerintah, usai memimpin dan menandatangani Berita Acara Rapat bersama Panitia Kerja (Panja) DPR dan Pemerintah, di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (Foto: Tedy Kroen/RM.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset rampung di tingkat Panja Komisi III DPR. Selanjutnya, legislasi yang awalnya ditarget bakal selesai akhir tahun nanti, siap dibawa ke Paripurna DPR.

Rampungnya pembahasan ditandai dengan persetujuan laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam rapat Panja Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam rapat Panja, Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menyampaikan laporan hasil kerja Timus dan Timsin. Dia menjelaskan, kedua tim telah menyelesaikan penyempurnaan naskah, mulai dari perbaikan redaksional, sinkronisasi antarpasal, hingga penyesuaian bagian penjelasan.

Penyempurnaan dilakukan dengan melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter. Langkah ini untuk memastikan rumusan setiap pasal sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan pertentangan maupun perbedaan penafsiran.

“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,” ujar Soedeson.

Selain menyempurnakan substansi dan redaksi, pembahasan juga menghasilkan perubahan nomenklatur atau judul RUU. Semula bernama RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, kini menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Laporan Timus dan Timsin kemudian diserahkan kepada pimpinan Panja untuk disetujui. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman yang memimpin rapat meminta pendapat seluruh anggota Panja mengenai hasil kerja kedua tim tersebut.

“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari Timus dan Timsin dapat disetujui?” tanya Habiburokhman.

Baca juga : Kamar Dan Ruangan Istana Sudah Steril?

“Setuju,” jawab peserta rapat serentak.

Setelah laporan tersebut disetujui, pembahasan berlanjut ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah. Rapat dipimpin Dasco dan dihadiri Wakil Ketua DPR lainnya; Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati.

Dari Komisi III DPR, hadir Ketua Komisi III Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara itu, pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Panja. Dia mengungkapkan, terdapat 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah dibahas bersama pemerintah. Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

“Alhamdulillah atas telah selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita,” kata Habiburokhman.

Dia mengatakan, selama pembahasan, Panja juga menyerap aspirasi masyarakat dan masukan para ahli. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan untuk memperkaya materi RUU agar menghasilkan regulasi yang partisipatif dan berkeadilan.

Adsense

“Selama setahun hampir tiap minggu, kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco, ya, demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Habiburokhman kemudian memaparkan 10 pokok pengaturan yang telah dibahas dan disepakati dalam Panja. Pertama, prinsip dan asas hukum perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Baca juga : Buntut Ijazah Gibran, KPU-Bawaslu Bakal Disidang DKPP

Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Pengaturan ini mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk penipuan maupun penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas kepada masyarakat.

Ketiga, penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Termasuk di dalamnya ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanismenya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pengaturan ini memberikan kesempatan dan beban pembuktian yang berimbang bagi pihak yang memiliki kepentingan atas aset tersebut. Keenam, jaminan pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara optimal serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Ketujuh, pengaturan tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset hasil tindak pidana. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.

Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen. Kesembilan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Ketentuan ini dimaksudkan agar kewenangan perampasan aset tidak menjadi alat bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Setelah laporan Panja disampaikan, Dasco meminta persetujuan anggota DPR dan pemerintah untuk melanjutkan RUU tersebut ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. “Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco.

Baca juga : KPK Gandeng Puspom TNI Periksa Eks Kepala BNPB

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat serentak.

Persetujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah RUU oleh perwakilan seluruh fraksi DPR dan pemerintah. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej turut menandatangani naskah tersebut mewakili pemerintah.

Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Panja dan persetujuan untuk melanjutkan ke pembicaraan tingkat II, RUU Perampasan Aset kini menunggu jadwal pembahasan dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Diketahui, RUU Perampasan Aset menjadi salah satu aspirasi yang selama ini banyak disuarakan masyarakat untuk segera disahkan. Bahkan, pada demo Agustus lalu, sudah ada kesepakatan antara Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dengan pimpinan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat akhir Desember 2026.

Empat pimpinan DPR; Sufmi Dasco, Cucun Ahmad, Saan Mustofa, dan Sari Yuliati yang menerima audiensi dari AMPB menandatangani surat pernyataan siap mundur jika RUU Perampasan Aset tak rampung sebelum 15 Desember 2026.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense