RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berpendapat bahwa konstitusi mewajibkan negara melindungi setiap warganya, termasuk dari ancaman terjangkit penyakit.
Lestari menilai, lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang mencapai ratusan ribu kasus setiap tahun menunjukkan kesiapan negara dalam menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim harus terus ditingkatkan.
“Aspek kesehatan dan perlindungan setiap warga negara dari ancaman kematian adalah mandat dari konstitusi, termasuk dampak dari merebaknya DBD di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi bertema Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim Terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bekerjasama dengan Kobar Lawan Dengue dan MPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca juga : Konstitusi Perlu Adaptif Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Ruang Digital
Diskusi yang dimoderatori Abdul Kohar (Direktur Pemberitaan Media Indonesia) itu menghadirkan Prof. dr. Dante Harbuwono (Wakil Menteri Kesehatan RI), dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, (Ketua Umum Koalisi Bersama/Kobar Lawan Dengue), dan Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A, (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI) yang pada kesempatan itu memberi sambutan di awal acara.
Hadir pula, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, M.Sc. (Deputi Bidang Klimatologi, BMKG), Aditya Lia Romadona, Ph.D. (Dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, UGM), dan Iqbal Elyazar, S.Si., MPH, DPhil (Peneliti Oxford University Clinical Research Unit/OUCRU Indonesia) sebagai narasumber.
Selain itu hadir pula Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, M.S., Ph.D. (Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas), Dr. Sumarjaya, S.M.K., M.M., M.F.P., C.F.A. (Direktur Surveilans Dan Karantina Kesehatan, Kemenkes RI), Heri Supriyanto, SE., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Dit. SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri), serta Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr Sp.A(K) (Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional/KIN) dan Yan Hiksas Deputi III (Kantor Staf Presiden), sebagai penanggap.
Baca juga : Fahri Bachmid: Penambahan Kementerian Karena Ada Kebutuhan
Ancaman kematian akibat DBD saat ini, menurut Lestari, merupakan tantangan bagi kita semua. Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, Indonesia menargetkan bebas DBD pada 2030.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pemerintah menyusun peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim dan sejumlah langkah pencegahan yang mendapat dukungan semua pihak. Sehingga, tegas Rerie, upaya pencegahan DBD di tanah air dengan memanfaatkan jejaring multisektor sangat penting.
Ketua Umum Kobar Lawan Dengue, H. Suir Syam mengungkapkan bahwa Kobar hadir sebagai wadah kolaborasi multisektor untuk mencegah dan mengatasi dampak DBD. Suir Syam berpendapat, setiap kematian yang ditimbulkan kasus DBD harus menjadi pengingat kita semua untuk memperkuat upaya pencegahan.
Baca juga : Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN
Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Harbuwono menegaskan bahwa kita harus buat nyamuk itu jera datang ke rumah. Karena, tegas Dante, setiap nyamuk berkembang biak akan berimplikasi panjang, termasuk kematian akibat DBD.
Indonesia, ungkap dia, saat ini merupakan negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia.
"Butuh keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan Indonesia bebas DBD di 2030," ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.