Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
UU Kementerian Negara Digugat Ke MK, Pemohon Minta Jumlah Kementerian Dibatasi
Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN
Rabu, 18 November 2026 07:10 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah menteri resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta jumlah kementerian dibatasi maksimal 34.
Pemohon menilai aturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta degradasi hak warga negara pembayar pajak, akibat membengkaknya postur kabinet karena jumlah menteri tidak dibatasi.
“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi,” tulis dokumen permohonan tersebut, dilansir dari laman MK, Senin (16/11/2026).
Dalam dokumen perkara, para pemohon menyoroti lonjakan anggaran belanja birokrasi akibat penambahan jumlah kementerian, menteri, wakil menteri, hingga badan-badan baru. Kondisi ini dinilai mengancam fleksibilitas anggaran negara di tengah proyeksi pelebaran defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.
Baca juga : Nadine Chandrawinata, Hamil Anak Ketiga Gampang Capek
“Menciptakan beban pengeluaran rutin yang bersifat jangka panjang. Berdampak terhadap kehidupan pemohon kehilangan hak konstitusionalnya,” tulis permohonan tersebut.
Selain dampak fiskal, pemohon juga membandingkan postur Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto yang memiliki 48 kementerian dengan era pemerintahan terdahulu. Misalnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo yang konsisten membatasi jumlah kementerian sebanyak 34.
Permohonan pengujian materiil ini tercatat dengan Tanda Terima Registrasi Permohonan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 November 2026.
Perkara ini diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Syamsul Jahidin yang berprofesi sebagai advokat serta Dimas Yoga Pratama.
Baca juga : Tembus Rp 8.351 Triliun, BI Pastikan Utang Luar Negeri Masih Sehat
Dalam petitumnya, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengubah Pasal 15 UU Kementerian Negara dengan membatasi jumlah menteri menjadi maksimal 34 orang.
Dihubungi secara terpisah, pemohon Syamsul Jahidin menilai jumlah kementerian seharusnya dibatasi maksimal 34. Menurut dia, jumlah kementerian pada era Presiden Prabowo sudah terlalu banyak dan menyedot APBN.
“Kalau dibiarkan tanpa batas, bagaimana jika nanti ke depan dibuat menjadi 100 menteri demi politik balas budi? Ujung-ujungnya, yang menjadi korban adalah rakyat,” ujar Syamsul Jahidin saat dihubungi Rakyat Merdeka, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpandangan, dari aspek filosofis pembentukan UU Nomor 61 Tahun 2024, perubahan tersebut memiliki tujuan memberikan fleksibilitas kewenangan Presiden dalam menata dan mendesain struktur kementerian negara.
Baca juga : Kabar Terbaru dari IKN: Rumah Pekerja Kebakaran, Gedung DPR-MA Baru 30%
“Dengan tujuan untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan ketatanegaraan ke depan yang semakin dinamis,” ujar Fahri Bachmid kepada Rakyat Merdeka, Selasa (17/11/2026).
Untuk mengetahui pandangan Syamsul Jahidin terkait gugatan terhadap penghapusan batas maksimal jumlah menteri di Mahkamah Konstitusi (MK), berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya