BREAKING NEWS
 

Lestari Moerdijat: Perlindungan Warga dari DBD adalah Amanat Konstitusi

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : FAQIH MUBAROK
Kamis, 19 November 2026 15:29 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Foto: MPR

 Sebelumnya 
Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI Sumarjaya berpendapat bahwa selain upaya pengobatan, perlu pengembangan surveillance berbasis masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan sebaran virus dangue.

Sumarjaya menilai, sistem surveillance yang diterapkan saat ini sudah bagus, karena hasil surveillance sudah sejalan dengan fakta lapangan.

Menurut dia, diperlukan upaya terpadu untuk mengendalikan dengue melalui intervensi pada lingkungan, vektor dan manusia.

Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan bahwa pada 2014, dampak El Nino menyebabkan 14.000 kematian akibat wabah DBD. Pada 2025, ujar dia, kematian akibat DBD tercatat 672 jiwa, namun kasusnya masih mencapai ratusan ribu.

Baca juga : Konstitusi Perlu Adaptif Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Ruang Digital

Akibatnya, tegas Yan, beban biaya pengobatan DBD yang ditanggung BPJS mencapai Rp 2 triliun per tahun. Yan berharap, ada cara baru yang lebih baik dan cepat untuk mendeteksi dan mengobati masyarakat yang terpapar virus dangue.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali berpendapat perlu penguatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan hingga tingkat Puskesmas agar mampu menangani kasus DBD dengan baik.

Upaya diagnosis dan deteksi dini, ujar Pungkas, harus ditingkatkan untuk menekan angka kematian akibat DBD. Menurut Pungkas, diperlukan upaya bersama-sama semua pihak untuk mewujudkan langkah pencegahan dan pengobatan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman DBD.

Analis Kebijakan Ahli Madya Substansi Kesehatan Dit. SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Heri Supriyanto berpendapat bahwa perubahan iklim menyebabkan kompleksitas penanggulangan DBD di Indonesia.

Baca juga : Fahri Bachmid: Penambahan Kementerian Karena Ada Kebutuhan

Karena, ujar Heri, risiko dan wilayah paparan virus dengue semakin luas. Sehingga upaya yang dilakukan tidak cukup dengan langkah kuratif, tetapi juga perlu langkah promotif dan preventif yang terkoordinasi.

Menurut Heri, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihak Kemendagri melakukan penguatan muatan perencanaan daerah dengan proses bottom up dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman DBD di daerah.

Ketua Umum KIN Sri Rezeki Hadinegoro mengungkapkan bahwa virus dengue itu endemis di Indonesia. Anak umur 1 tahun saja, ujar Sri, sekitar 25 persennya sudah terpapar virus dengue.

Terkait pengaruh iklim terhadap kasus DBD, tambah Sri, menyebabkan siklus dari telur menjadi nyamuk lebih cepat, sehingga masa hidup nyamuk menyebarkan virus dengue lebih panjang.

Baca juga : Syamsul Jahidin: Pembengkakan Kabinet Menguras Dana APBN

Dengan kondisi tersebut, tambah dia, ancaman kasus DBD di tanah air berpotensi meningkat. Sri mendorong upaya pencegahan DBD melalui pemberian vaksin dengan memasukkan program vaksinasi DBD sebagai program nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense