RM.id Rakyat Merdeka - Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Salah satu bahasan adalah landasan hukum angkutan kendaraan roda dua yang selama ini menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat.
Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady mendorong agar keberadaan angkutan roda dua mendapatkan pengaturan yang jelas dalam revisi UU LLAJ. Perkembangan transportasi roda dua di Indonesia sudah tidak bisa dipandang sekadar sebagai aktivitas transportasi alternatif. Layanan tersebut telah tumbuh menjadi bagian dari sistem mobilitas masyarakat sekaligus menopang perekonomian jutaan orang yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Baca juga : Pasar Produk Indonesia Makin Luas Di Eropa
"Revisi UU LLAJ mesti mampu menjawab perkembangan transportasi yang terjadi di tengah masyarakat," tegas Hamka di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Hamka, salah satu persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah belum adanya pengaturan tegas mengenai kedudukan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum dalam kerangka undang-undang. Padahal, aktivitas angkutan roda dua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat luas. "Perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti kepastian regulasi yang dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pihak dalam ekosistemnya," kata politisi Golkar ini.
Baca juga : Desa Jadi Fondasi Utama Wujudkan Indonesia Emas
Karena itu, ia mendorong agar revisi UU LLAJ tidak hanya berorientasi pada aspek lalu lintas dan kendaraan. Tetapi juga memperhatikan kepentingan pengemudi, pengguna jasa, serta berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan transportasi roda dua. Karena pengakuan dan pengaturan melalui undang-undang menjadi langkah awal untuk membangun tata kelola transportasi yang lebih tertib. "Juga memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat," tandas Hamka.
Selain itu, lanjut Hamka, aspek perlindungan konsumen dan keselamatan juga menjadi perhatian. Salah satu hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah kemungkinan pemberian perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara angkutan roda dua.
Baca juga : Saran Waketum PAN: Cawapres Prabowo Jangan Jadi Kompetitor Pilpres 2029
Ia berpendapat, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan, standar pelayanan, hingga perlindungan asuransi dapat dirumuskan melalui peraturan turunan setelah norma pokoknya memperoleh tempat dalam undang-undang. Dengan demikian, revisi beleid tersebut diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan transportasi masyarakat, tanpa mengabaikan keselamatan dan kepentingan publik.
Komisi V DPR, tegas Hamka, terus berupaya mencari solusi atas persoalan transportasi roda dua yang selama ini berkembang pesat, tetapi masih membutuhkan kepastian regulasi. Kejelasan aturan diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku usaha. "Tapi juga menghadirkan perlindungan yang lebih baik bagi jutaan masyarakat yang menggunakan dan menggantungkan hidup pada layanan transportasi tersebut," tandas legislator asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.