BREAKING NEWS
 

Revisi UU LLAJ

DPR Siapkan Payung Hukum Angkutan Kendaraan Roda Dua

Reporter : AHMAD LATHIF ROSYIDI
Editor : AULIA DARWIS
Minggu, 22 November 2026 07:05 WIB
Anggota Komisi V DPR Hamka Baco Kady. Foto: Dok. DPR RI

 Sebelumnya 
Wakil Ketua Komisi V DPR Roberth Rouw menambahkan, praktik kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam pembahasan revisi UU LLAJ. Pasalnya, kendaraan angkutan barang dengan muatan maupun dimensi berlebih berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Roberth menilai, penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL selama ini cenderung menempatkan pengemudi sebagai pihak paling bertanggung jawab. Padahal, pengemudi merupakan pekerja yang menjalankan perintah operasional dan tidak selalu menjadi pihak yang memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan pengangkutan barang tersebut.

Baca juga : Pasar Produk Indonesia Makin Luas Di Eropa

“Sopir hanya mendapat gaji. Sedangkan pemilik barang dan pemilik kendaraan yang mendapat manfaat paling besar,” tegas Roberth di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Oleh karena itu, Roberth mendorong agar revisi UU LLAJ memberikan kepastian hukum mengenai pembagian tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam praktik ODOL. Termasuk di dalamnya pihak yang melakukan perubahan dimensi kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ke depan yang bertanggung jawab itu bukan cuma sopir, tetapi juga pemilik barang, pemilik kendaraan, dan pelaku perubahan over dimension. Semua merupakan satu kesatuan,” tandas politisi Nasdem ini.

Baca juga : Desa Jadi Fondasi Utama Wujudkan Indonesia Emas

Menurutnya, persoalan ODOL memiliki keterkaitan erat. Perubahan dimensi kendaraan yang tidak sesuai ketentuan dapat meningkatkan kapasitas angkut dan berpotensi mendorong terjadinya kelebihan muatan. Sehingga, pencegahan perlu dilakukan sejak awal, termasuk melalui pengawasan terhadap kendaraan sebelum memperoleh izin angkut maupun izin operasional.

Selain itu, ia meminta adanya identifikasi terhadap kendaraan dan pihak-pihak yang melakukan perubahan dimensi. Dengan demikian, praktik modifikasi kendaraan yang melanggar ketentuan, termasuk yang dilakukan oleh bengkel atau pihak terkait, dapat ditelusuri dan dicegah. TIF

Baca juga : Saran Waketum PAN: Cawapres Prabowo Jangan Jadi Kompetitor Pilpres 2029

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 22 November 2026 dengan judul "Revisi UU LLAJ DPR Siapkan Payung Hukum Angkutan Kendaraan Roda Dua"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense