RM.id Rakyat Merdeka - Partai Gerindra besutan Prabowo Subianto menerima dana bantuan partai politik (parpol) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp Rp20.071.345.000.
Penyerahan bantuan diserahkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPP Gerindra, Jakarta pada Rabu (21/5/2025).
Ketua MPR ini menyambut baik penyaluran bantuan keuangan tahun 2025 dari Pemerintah mencapai Rp 20.071.345.000.
Jumlah tersebut kata dia, naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp18,2 miliar.
"Bagi kami ini jumlah yang sangat besar. Tapi, itu belum cukup untuk seluruh kegiatan partai. Kami bersyukur dan siap mempertanggungjawabkannya," ucapnya.
Baca juga : Prabowo Beri Arahan Bimo dan Djaka Sebelum Isi Posisi Dirjen di Kemenkeu
Anak buah Prabowo ini mempertimbangkan dana tersebut untuk mengadakan badan usaha yang bertujuan untuk mengelola keuangan partai, sehingga nantinya bisa fokus terhadap suara rakyat tanpa memikirkan masalah ekonomi.
"Jadi partai tidak lagi berpikir mencari ini dan itu, yang ujungnya ditemukan penyalahgunaan keuangan dan itu jangan sampai terjadi," kata dia mengingatkan.
Pada tahun anggaran 2024, kata Muzani, partainya telah mempertanggungjawabkan sebanyak 88,13 persen dana atau sebesar Rp16.051.586.740 untuk pendidikan politik dan sisanya 11,87 persen atau sebesar Rp2.162.378.760 untuk operasional.
Dana bantuan keuangan 2024, kata Muzani, sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sejak 2013, kami dinyatakan sebagai partai paling terbuka secara informatif dan itu menjadi komitmen kami untuk terus menjaga akuntabilitas," tandasmya
Baca juga : Swasembada Pangan Buka Peluang Ekonomi Tumbuh
Politisi asal Sumatera Barat ini menilai bantuan negara kepada parpol merupakan pemikiran luhur dalam rangka menjaga kualitas demokrasi karena dari partai politik (parpol) lahir kader-kader bangsa yang mengisi jabatan publik, mulai dari presiden hingga kepala daerah.
"Jangan sampai karena kekurangan dana, muncul penyalahgunaan yang atas nama partai," ujarnya.
Sementara, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya setiap tahun menyalurkan bantuan keuangan partai politik tingkat pusat yang dialokasikan melalui APBN.
"Selama lima tahun terakhir, akuntabilitas Partai Gerindra sangat baik berdasarkan pemeriksaan BPK," puji Bahtiar.
Menurutnya, parpol merupakan pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Baca juga : Pertamina NRE Dan KLHK Kembangkan Bioetanol Dari Aren Di Garut
"Adanya dana bantuan ini dapat terlahir sebuah partai yang sehat, mandiri, dan kuat sebagai lembaga utama dan syarat dari sebuah negara demokrasi," harap dia.
Tak lupa, Bahtiar menyinggung perlunya merevisi Undang-Undang Parpil agar memberi ruang lebih luas dalam pengelolaan keuangan parpol, termasuk potensi pendirian badan usaha. Apalagi, tambah dia, saat ini ormas boleh mendirikan badan usaha.
"Di negara-negara demokrasi maju, seperti Jerman, partai boleh mendirikan badan usaha. Ini soal kapabilitas dan manajemen," ujarnya.
Dia menegaskan, dukungan negara kepada parpol bukanlah sekadar bantuan, melainkan alokasi dana negara untuk memperkuat sistem politik.
"Kalau tidak ada parpol maka berhentilah negara ini menjadi negara demokrasi. Jadi betapa pentingnya parpol pada sebuah negara demokrasi termasuk Indonesia," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.