Sebelumnya
Titiek memandang penting kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi dampak El Nino, mulai dari sistem peringatan dini, ketersediaan sarana produksi pertanian, distribusi pupuk, pengamanan cadangan pangan, stabilisasi harga, pengawasan lalu lintas komoditas dan ternak, hingga kesiapan layanan veteriner.
“Kami ingin memastikan program dan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Petani dan peternak harus tetap bisa berproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan di tengah tantangan perubahan iklim," tegas Titiek.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Oktober 2026.
Baca juga : Jaga Soliditas Internal, PSI Sulsel Siapkan Kader Hadapi Agenda Politik
"Ada BPBD, Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurut Tito, El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekurangan air di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah pusat telah menghimpun data dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah.
"Saya minta para gubernur memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan prediksi Pemerintah," ujarnya.
Baca juga : Dony Oskaria: BUMN Mendukung Transformasi Ekonomi Nasional
Tito juga meminta kepala daerah mempererat koordinasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, pendamping pertanian, hingga pemadam kebakaran untuk mengantisipasi potensi kekeringan maupun karhutla.
"Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," katanya.
Mantan Kapolri ini juga meminta Pemerintah Desa ikut berperan aktif melakukan pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi serta dapat segera ditangani apabila muncul titik api.
Baca juga : Kemenkeu Perketat Pengawasan APBN
"Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul dapat segera ditangani," pungkasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.