RM.id Rakyat Merdeka - Penjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), Yuri Kemal Fadlullah, menegaskan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, proses tersebut harus mengedepankan kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, serta kesinambungan kepemimpinan nasional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
“Pengunduran diri Wakil Presiden merupakan peristiwa ketatanegaraan yang telah diantisipasi oleh konstitusi. Oleh karena itu, mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilaksanakan secara tertib, konstitusional, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yuri dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Dia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya terkait kewenangan MPR dan tata cara pemilihan Wakil Presiden.
Baca juga : Pramono Tertawa Ditanya Isu Cawapres Pengganti Gibran
“Secara konstitusional, kewenangan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden berada pada Presiden, sedangkan kewenangan memilih salah satu di antaranya berada pada MPR. Pembagian kewenangan ini telah diatur secara jelas dan harus dihormati oleh seluruh pihak,” jelasnya.
Yuri juga menyoroti Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 yang mengaitkan asal dua calon Wakil Presiden dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelumnya.
Menurutnya, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian dalam memahami hubungan antara kewenangan Presiden dan posisi partai politik pengusung dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Dalam konteks Pemerintahan saat ini, partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dinilai memiliki relevansi politik untuk memberikan pertimbangan mengenai figur pengganti.
Meski begitu, Yuri menegaskan, kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga : Pengamat Puji Golkar Tak Usulkan Cawapres Pengganti Gibran
“Partai politik pengusung tentu memiliki ruang untuk memberikan pandangan dan pertimbangan. Akan tetapi, kewenangan pengusulan tetap berada pada Presiden. Kita harus menghormati kewenangan tersebut sebagai bagian dari sistem pemerintahan presidensial yang dianut konstitusi kita,” katanya.
Lebih lanjut, Yuri menilai pemilihan Wakil Presiden melalui MPR memiliki karakteristik berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan langsung, elektabilitas, popularitas, dan kemampuan memperoleh dukungan masyarakat menjadi faktor penting.
Sementara dalam mekanisme pemilihan oleh MPR, pengalaman pemerintahan, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun komunikasi antarlembaga negara, serta penerimaan politik di parlemen juga patut menjadi pertimbangan.
“Kalau dalam pemilihan langsung faktor elektabilitas menjadi salah satu penentu utama, maka dalam pemilihan oleh MPR, pengalaman dalam pemerintahan, kapasitas kenegaraan, dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan patut menjadi pertimbangan penting,” ungkapnya.
Dia mengingatkan, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan jabatan konstitusional yang memiliki fungsi strategis dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, figur yang dipertimbangkan harus memiliki pemahaman mendalam mengenai tata kelola pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, serta tantangan nasional dan internasional yang dihadapi Indonesia.
Baca juga : Eddy Soeparno Apresiasi Kenegarawanan Gibran: Sikap yang Patut Dihormati
“Seorang Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra kerja Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Terlebih ketika masa jabatan pemerintahan sedang berjalan, pengalaman dalam penyelenggaraan negara merupakan modal penting untuk memastikan agenda pemerintahan dapat terus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan,” tuturnya.
Yuri juga mengajak seluruh kekuatan politik mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden, kata dia, tidak boleh mengganggu kelancaran pemerintahan maupun pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
“PBB menghormati sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada MPR. Siapa pun yang nantinya diajukan, prosesnya harus berjalan sesuai konstitusi dan dilandasi pertimbangan kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Yuri berharap dinamika ketatanegaraan ini menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan demokrasi dan kematangan institusi negara dalam menjalankan amanat konstitusi.
“Konstitusi telah menyediakan mekanisme ketika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Tugas seluruh penyelenggara negara dan kekuatan politik adalah memastikan mekanisme tersebut berjalan dengan baik, sehingga stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.