RM.id Rakyat Merdeka - Kita sering menganggap pengunduran diri seorang pejabat sebagai puncak dari sebuah persoalan. Seolah-olah itulah tujuan akhirnya.
Setelah klimaks itu berlalu, perhatian publik segera beralih. Siapa penggantinya? Siapa yang akan menduduki kursi kosong itu?
Begitulah akhirnya. Ketika publik begitu ramai membicarakan pergantian pejabat, pembenahan sistem justru berjalan jauh lebih lambat. Masalah kelembagaan yang lebih luas pun tidak mendapat sorotan yang sama.
Bangsa ini akhirnya hanya mendapat kehebohannya. Ramai-ramainya saja.
Ibarat sibuk mengganti pemain, sementara lapangan atau arena permainannya tetap berlumpur. Aturan permainan pun tidak kunjung dibenahi.
Baca juga : Ekonomi 5,47 Persen
Kita memang perlu menengok ke depan. Tetapi jangan sampai persoalan yang menjadi pangkal masalah justru dilupakan. Sebab, yang berhenti atau mundur hanya orangnya. Masalahnya belum tentu selesai.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026 membawa kita pada persoalan itu. Jabatan bisa ditinggalkan. Namun, pertanyaan yang menyertainya akan tetap ada jika tidak segera dicari jalan keluarnya.
Salah satu yang perlu dibenahi adalah aturan pencalonan. Persyaratan calon harus dirumuskan secara lebih rinci dan tegas.
Undang-Undang Pemilu perlu menjelaskan secara spesifik dokumen apa saja yang sah untuk membuktikan kelulusan pendidikan.
Verifikasi faktual oleh KPU juga perlu diperkuat dan dilakukan secara berlapis. Begitu pula kewenangan Bawaslu dalam mengawasi proses pencalonan. Jangan sampai pengawasan baru menjadi perhatian setelah persoalan telanjur membesar.
Dokumen persyaratan administratif calon, baik eksekutif maupun legislatif, apakah perlu dibuka kepada publik, tentu saja dengan ketentuan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut memeriksa dan memberikan tanggapan sebelum pasangan calon ditetapkan.
Kita belajar dari kasus ini bahwa persoalan persyaratan pendidikan dapat terus bergulir bahkan setelah pemerintahan berjalan. Celah dalam aturan dan proses pencalonan bisa berkembang menjadi persoalan legitimasi. Dampaknya pun dapat meluas menjadi ketidakpastian politik.
Karena itu, ini bukan soal mempertahankan kontroversi. Ini soal memastikan negara belajar dari setiap persoalan. Bukan sekadar mengganti orang yang berada di dalamnya.
Sebab, dalam sebuah negara, jabatan memang bisa berakhir. Orang bisa pergi. Pengganti bisa datang.
Tetapi kalau setiap persoalan dianggap selesai hanya karena pejabatnya mundur, kita sebenarnya tidak sedang menyelesaikan masalah. Kita hanya sedang mengganti orang, lalu sibuk mencari penggantinya.
Baca juga : Persimpangan Yang Menentukan
Kalau tetap mutar di situ-situ saja, maka kita telah memperlakukan kehebohan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dengan sangat sepele. Sungguh sangat disayangkan.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 15 November 2026 dengan judul "Heboh, Lalu Lupa"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.