Kolaborasi Brantas Abipraya & Kementerian PU Normalisasi Sungai Pidie Jaya Aceh

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero) dalam upaya pelaksanaan pekerjaan penanganan darurat menyusul kejadian banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, khususnya di Desa Dayah Husein.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penunjukan tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan dan kedekatan penyedia jasa dengan lokasi bencana, serta pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan penanganan serupa.

“Langkah penanganan dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) langsung di lokasi terdampak serta koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).

Baca juga : Buka Akses Wisata, Menteri PU Percepat Pembangunan Pansela di Blitar

Sebagai langkah percepatan penanganan, Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama dalam masa tanggap darurat, yaitu normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan Krib di Sungai Krueng Meureudu, serta pembangunan satu unit Sabo Dam di bagian hulu Sungai Krueng Meureudu.

Dody menegaskan, Kementerian PU terus memperkuat upaya penanganan bencana hidrometeorologi, baik melalui langkah tanggap darurat maupun penyiapan penanganan permanen untuk mengurangi risiko banjir berulang.

"Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang penah bencana,” ucapnya.

Baca juga : ISFEX 2026 Hadirkan 100 Exhibitor, Pengunjung Bisa Jajal Beragam Olahraga

Pekerjaan normalisasi sungai direncanakan mulai dilaksanakan pada 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator.

“Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan sedimentasi dan meningkatkan kapasitas aliran sungai guna mengurangi risiko luapan air yang dapat kembali mengancam permukiman masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Asyari menyampaikan, dalam pelaksanaan penanganan di lapangan, Kementerian PU juga telah berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pidie Jaya.

Baca juga : Brantas Abipraya Percepat Pemulihan 16 Desa Terdampak Banjir di Aceh

“Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” ujar Asyari.

Penanganan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan infrastruktur sumber daya air dan pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Pidie Jaya, khususnya selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan darurat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan terukur, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman banjir susulan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.