Dark/Light Mode

1 Dolar=Rp 18.200, BBM Subsidi Nggak Naik

Minggu, 15 November 2026 08:41 WIB
Sejumlah pengendara sepeda motor mengantre untuk mengisi BBM di SPBU kawasan Ciganjur, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (Foto: Rizki Syahputra/RM)
Sejumlah pengendara sepeda motor mengantre untuk mengisi BBM di SPBU kawasan Ciganjur, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (Foto: Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kondisi rupiah sedang tertekan. Nilai tukarnya mencapai Rp 18.200 per dolar AS. Meski begitu, Pemerintah memastikan, Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik.

Pada penutupan perdagangan Kamis (12/11/2026), nilai tukar rupiah melemah sampai Rp 18.239 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Jumat (13/11/2026), mata uang garuda mampu menguat tapi masih berada di level Rp 18.206 dolar AS.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pelemahan rupiah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. "Selama harga minyak secara global masih dibeli di harga 92-93 dolar AS, dan rupiah di level ini relatif sampai Desember sih masih aman," ujarnya, di Kementerian Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Airlangga menerangkan, pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah menjadi faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam menjaga kondisi subsidi energi. Pada Jumat (13/11/2026), harga minyak mentah Brent dibanderol 95,41 dolar AS per barel, dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) 88,52 dolar AS per barel.

Pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak dunia membuat harga keekonomian semua jenis BBM meningkat. Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan, jika tanpa subsidi, per Oktober 2026, harga Pertalite mencapai Rp 18.102 per liter dan Solar Rp 21.457 per liter.

Baca juga : MBG Habiskan Anggaran 173 T

"Selisih harganya ditanggung Pemerintah. Mulai April, harga keekonomian mulai meningkat. Ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," terangnya, dalam konferensi pers APBN KiTA, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Suahasil menerangkan, selisih harga Pertalite dan Solar ditanggung APBN yang dananya berasal dari penerimaan negara, termasuk pajak yang dibayarkan masyarakat. "Saya ucapkan terima kasih kepada pembayar pajak, karena kita semua yang menanggung subsidi dan kompensasi tersebut," ucapnya.

Secara keseluruhan, realisasi subsidi dan kompensasi energi maupun nonenergi hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 415,8 triliun. Nilai tersebut setara 93 persen dari yang alokasi di APBN dan meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Anggaran tersebut mencakup subsidi dan kompensasi BBM, listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari total realisasi tersebut, subsidi tercatat sebesar Rp 261,4 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp 154,4 triliun. 

Suahasil melanjutkan, dukungan Pemerintah tersebut menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Hingga Oktober 2026, penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi mencapai 15,244 juta kiloliter atau tumbuh 9,5 persen secara tahunan dibandingkan 13,916 juta kiloliter pada periode yang sama 2025.

Baca juga : 15 Petugas Pemadam Karhutla Gugur, Prabowo Kasih Tanda Kehormatan

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, keputusan menahan harga BBM subsidi bisa dipahami dalam konteks saat ini. Namun, biaya yang ditanggung Pemerintah melonjak drastis.

Dengan kondisi itu, stabilitas harga di SPBU memang terjaga, tetapi beban yang sebelumnya ditanggung konsumen berpindah ke APBN. "Bahkan untuk Pertalite, beban yang ditanggung Pemerintah per liter kini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu," ujar Yusuf, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (13/11/2026) malam.

Kondisi ini membuat tekanan fiskal semakin berat. Apalagi, asumsi dasar APBN 2026 sudah tak lagi sejalan dengan kondisi saat ini. APBN 2026 disusun dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) 70 dolar AS per barel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS, sementara harga minyak dan nilai tukar rupiah bergerak jauh di atas asumsi tersebut.

Karena itu, Yusuf menyebut, ruang Pemerintah untuk mempertahankan harga BBM sangat bergantung pada perkembangan harga minyak dan kurs dalam beberapa minggu ke depan. Selama keduanya tidak memburuk secara signifikan, kebijakan ini masih dapat dipertahankan.

"Namun, jika tekanan eksternal meningkat, biaya yang harus ditanggung APBN akan ikut membesar," ucapnya.

Baca juga : ATP Finals 2026, Alcaraz Incar Trofi Perdana

Meski demikian, Yusuf tidak melihat keputusan menahan harga BBM subsidi sebagai langkah yang keliru. Dalam situasi pelemahan rupiah dan ketidakpastian global tinggi, kenaikan harga BBM berisiko menambah inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Menurutnya, kebijakan ini dipahami sebagai langkah sementara untuk menjaga stabilitas, bukan sebagai solusi permanen. "Menunda penyesuaian harga dapat dibenarkan apabila waktu yang tersedia digunakan untuk menyiapkan reformasi yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.