Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkeu Suahasil Minta Media Tak Sebut APBN Tekor, Ini Alasannya
- ESDM Gelar Lomba Karya Jurnalistik Berhadiah Rp 122,5 Juta, Foto AI Dilarang
- Demokrat Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo
- Menkeu Suahasil: Defisit APBN Oktober Rp 379,3 Triliun, Masih On Track
- Korlantas-Polda Metro Perkuat Kamseltibcarlantas & Transformasi Layanan SIM
Perkembangan Teknologi Ubah Peta Persaingan Usaha
RI Perlu Mesin Ekonomi Baru Serap Tenaga Kerja
Sabtu, 14 November 2026 06:45 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah mempercepat transformasi ekonomi nasional untuk menjaga pertumbuhan, memperkuat daya saing industri dan memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara merata.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, di tengah disrupsi teknologi dan perubahan ekonomi global, Indonesia tidak cukup hanya mempertahankan pertumbuhan.
“Pemerintah harus mendorong lahirnya sumber-sumber ekonomi baru yang produktif dan berdaya saing tinggi,” kata Dradjad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kinerja ekonomi nasional menunjukkan tren positif. Pada triwulan III-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Konsumsi rumah tangga sebagai salah satu motor utama perekonomian juga tumbuh 5,04 persen.
Meski demikian, perubahan struktur ekonomi perlu diantisipasi secara serius. Pemerintah harus mencermati perkembangan pola konsumsi, pendapatan, hingga pergeseran lapangan kerja masyarakat.
Dradjad mengatakan, perkembangan teknologi telah mengubah peta persaingan usaha. Sejumlah sektor industri yang sebelumnya menjadi andalan penyerapan tenaga kerja kelas menengah, kini mulai kehilangan daya saing karena telat menerapkan teknologi baru.
Baca juga : PAN Kaltara Benahi Struktur Internal
“Sektor-sektor ritel yang berjualan di pusat perbelanjaan juga menghadapi tekanan karena sekarang banyak masyarakat yang berbelanja secara daring. Jadi, ada pergeseran,” ungkap Dradjad.
Pergeseran tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian nasional. Pemerintah perlu memastikan sektor-sektor ekonomi baru mampu menyerap tenaga kerja dari industri yang mulai tertekan.
Sejumlah indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang, sedangkan tingkat pengangguran tercatat 4,75 persen.
Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Ketimpangan pengeluaran masyarakat yang tercermin dalam rasio Gini juga membaik menjadi 0,368. Sementara, inflasi pada Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan.
Menurut Dradjad, sektor informasi dan komunikasi, transportasi, restoran, serta perhotelan menunjukkan pertumbuhan relatif tinggi. Sektor berbasis teknologi dan jasa tersebut juga menawarkan tingkat upah yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
Kondisi ini menunjukkan transformasi struktur ekonomi tidak dapat ditunda. Indonesia perlu memperkuat sektor-sektor produktif baru untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan membuka peluang pendapatan lebih besar bagi masyarakat.
Baca juga : KAI Wajibkan Produsen Asing Menggaet INKA
Di tengah proses transformasi ekonomi, Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan untuk melindungi masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi.
Langkah tersebut bertujuan menjaga daya beli, sekaligus memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarga berpenghasilan rendah.
Kebijakan yang disiapkan, antara lain penguatan kebijakan pengupahan, perluasan cakupan Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP), relaksasi bunga kredit perumahan, Program Magang Nasional, serta penambahan kredit program.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan kepada 33,24 juta keluarga dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 900.000 kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Selain itu, Pemerintah memberikan diskon tarif transportasi selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Namun, Dradjad mengingatkan, berbagai stimulus tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek. Bantuan diperlukan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi tidak boleh menggantikan agenda pembenahan ekonomi secara mendasar.
Dia menjelaskan, program-program tersebut ibarat obat penurun panas untuk membantu masyarakat yang sedang terdampak. Namun, solusi utamanya tetap pada transformasi sektor ekonomi.
Baca juga : Pastikan, Peserta Didik Bebas Pungutan 100 Persen
“Kita perlu membangun sektor-sektor baru yang kuat, berbasis teknologi dan memiliki daya saing tinggi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja secara lebih optimal,” jelasnya.
Dengan demikian, Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya lapangan kerja baru, industri yang kompetitif dan kesempatan usaha yang lebih luas.
Selain mendorong transformasi industri, Pemerintah berupaya memperbaiki iklim usaha dan investasi. Penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyelesaian hambatan dunia usaha menjadi agenda penting untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 8, edisi Sabtu, 14 November 2026 dengan judul "Perkembangan Teknologi Ubah Peta Persaingan Usaha RI Perlu Mesin Ekonomi Baru Serap Tenaga Kerja"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya