BI-Pemerintah Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Moneter & Fiskal

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal melalui peningkatan kualitas layanan kebanksentralan.

Upaya tersebut dibahas dalam Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 bertema “Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence” di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, serta perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan sejumlah kementerian/lembaga lainnya.

Thomas mengatakan, sinergi kebijakan terus diarahkan untuk memperkuat hubungan keuangan antara BI dan Pemerintah yang selama ini terjalin melalui penyelenggaraan layanan kebanksentralan.

Baca juga : BI & Tiga Bank Sentral ASEAN Sepakati Transaksi Mata Uang Lokal

Menurut dia, layanan kebanksentralan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, serta pengelolaan uang rupiah.

Bagi Pemerintah, layanan tersebut mencakup penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, serta penatausahaan surat utang dan utang luar negeri pemerintah.

Thomas menilai, layanan kebanksentralan yang cepat dan terkoordinasi diperlukan untuk memperkuat pengelolaan fiskal secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.

"Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat," ujar Thomas.

Baca juga : APBN hingga Oktober Defisit Rp379,3 Triliun

Dia menyampaikan, sinergi BI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta kementerian/lembaga lainnya telah menghasilkan sejumlah capaian.

Salah satunya adalah penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026. Obligasi tersebut diterbitkan pada 2003 untuk menggantikan surat utang Pemerintah sebelumnya terkait dukungan likuiditas BI kepada perbankan saat krisis 1997–1998.

Pembayaran terakhir obligasi tersebut telah dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi tersebut dinyatakan telah tuntas.

Selain itu, sinergi BI dan Pemerintah juga diwujudkan melalui inovasi serta peningkatan kualitas layanan dalam persiapan dan penyelesaian transaksi debt switching.

Baca juga : Yuk, Jaga APBN Sehat, Produktif & Akuntabel

Debt switching merupakan langkah Pemerintah mengganti surat berharga negara (SBN) yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru yang memiliki jangka waktu lebih panjang.

Ke depan, BI berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan layanan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.