Dark/Light Mode

Khofifah Tetapkan UMP Jatim 2027 Rp 2,73 Juta, Naik 11,57 Persen

Minggu, 22 November 2026 13:57 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2027 sebesar Rp 2.730.000 per bulan. Angka ini naik 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 2.446.880,68.

Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya, 21 November 2026. Ketentuan UMP baru itu mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan 2027 disusun dengan memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan perekonomian, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.

Baca juga : Khofifah-Joy Sakurai Bahas Peluang Investasi AS Di Jatim

"Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” ucapnya, seperti dikutip Antara, Minggu (22/11/2026).

Dalam penghitungan UMP tersebut, Pemprov Jawa Timur mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi. Di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen. Kenaikan UMP 11,57 persen berada di atas angka inflasi.

Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp 3.742.675 per bulan. Dengan UMP 2027 sebesar Rp 2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen dari sebelumnya 65,38 persen pada 2026.

Baca juga : Misi Dagang Jatim-Jabar Bukukan Transaksi Rp 8,61 Triliun

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” terang Khofifah.

Khofifah lalu bicara mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Menurutnya, penetapan UMK dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah. Apabila UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.

Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru berlaku. Ia juga mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar pelaksanaan kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian hak, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.