Yusril: Pemerintah Tak Bentuk Satgas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang dikaitkan dengan tindak pidana makar.

Penanganan perkara tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, sejak beberapa hari terakhir.

"Terima kasih. Sampai saat ini, tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk Satgas, tim atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitan dengan tindak pidana makar," ujar Yusril menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca juga : Negara Harus Bongkar Seluruh Ekosistem Pengkhianatan Informasi & Dugaan Makar

Yusril menjelaskan,  indikasi tindak pidana makar dalam kasus tersebut muncul seiring perkembangan proses penyidikan.

Penyidik menemukan indikasi tersebut setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta mengumpulkan alat bukti.

Pada hari pertama penahanan terhadap tiga Perwira Tinggi (Pati) aktif Polri, penyidik masih menggunakan ketentuan terkait tindak pidana elektronik dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga : Bahlil Tegaskan Tak Pernah Diajari Jadi Pengkhianat

"Tetapi, setelah pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti hingga malam hari, penyidik menemukan indikasi tindak pidana makar yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP," papar Yusril.

Perspektif Hukum Lebih Luas 

Selain perkembangan penyidikan, Yusril menjelaskan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden perlu dilihat dari perspektif hukum yang lebih luas. 

Dia bilang, para ahli hukum pidana dan hukum tata negara juga telah mendiskusikan aspek hukum terkait dugaan penyadapan tersebut. 

Baca juga : Tak Ada Mantan Kapolri & Menteri Yang Ditangkap

"Dalam tafsirnya, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa disamakan begitu saja dengan penyadapan terhadap warga negara biasa, karena Presiden memiliki kedudukan konstitusional dan tanggung jawab kenegaraan yang melekat pada jabatannya," beber Yusril.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.