Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Wamenkop Perkuat Peran Koperasi Dalam Reforma Agraria Sawit
Rabu, 18 November 2026 17:17 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus mengawal pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan kelapa sawit melalui penguatan kelembagaan koperasi.
Langkah ini ditempuh guna memastikan penataan kembali kawasan hutan dan lahan sawit yang diambil alih negara tidak berhenti pada penguasaan aset semata, melainkan bermuara pada kepemilikan masyarakat secara kolektif melalui koperasi agar terwujud peningkatan kesejahteraan petani rakyat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah dalam Seminar Nasional bertajuk Reforma Agraria Sawit Berbasis Koperasi: Dari Penguasaan Kembali Negara Menuju Kepemilikan Kolektif Rakyat di Balai Serindit, Pekanbaru, Riau, Rabu (18/11/2026).
Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus, Staf Ahli Menteri Koperasi Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D.
Hadir pula Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Tuhu Bangun, Direktur Kemitraan dan Plasma PT Agrinas Palma Nusantara Seger Budiarjo, Direktur SDM dan Umum PT Agrinas Palma Nusantara Erry Herman, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Muhammad Taufiq Oesman Hamid, Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah/OPD Provinsi Riau.
Baca juga : Kemenkop Dorong Koperasi Kelola SPBUN Dan Perkuat Rantai Usaha Perikanan
Farida menilai, Riau sebagai salah satu provinsi yang strategis untuk meningkatkan kapasitas koperasi di sektor kelapa sawit karena luasan perkebunan sawit mencapai sekitar 3,87 juta hektar dengan tingkat produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 9,46 juta ton. Angka ini menyumbang sekitar 20 persen dari total produksi CPO nasional.
Melalui wadah koperasi, lahan produksi dan permodalan petani yang selama ini terbatas dapat dikonsolidasikan untuk mencapai skala usaha yang lebih sehingga dapat meningkatkan daya tawar.
Kemenkop memfokuskan tiga langkah strategis, meliputi kepastian hak dan manfaat atas lahan melalui koperasi, pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) milik koperasi dengan skema pembiayaan yang sehat dan inklusif, serta pengembangan hilirisasi dari CPO menjadi minyak goreng, biodiesel, hingga produk turunan lainnya.
"Upaya ini tentunya membutuhkan kolaborasi karena kita tidak bisa jalan sendiri. Saat ini kami terus mendorong petani tidak hanya ahli dalam menanam tapi harus tahu peran pentingnya dalam perekonomian agar petani naik kelas," kata Farida.
Kemenkop telah membangun kerangka sinergi bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui pembagian peran yang terukur.
Baca juga : Kemenkop Dorong Perajin Dekranasda NTB Berkoperasi Perkuat Wastra dan Kriya
Kemenkop berperan dalam pembinaan tata kelola koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha.
Sementara itu, Agrinas berperan dalam penyediaan dan optimalisasi lahan bagi koperasi, dukungan infrastruktur usaha, serta sinergi investasi dan akses pasar.
“Mari kita wujudkan reforma agraria yang bukan hanya mengembalikan lahan ke rakyat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi ekonomi,” kata Farida.
Deputi Pengembangan Koperasi Kemenkop Panel Barus menambahkan, Kemenkop terus mendorong Penandatanganan Kerja Sama (PKS) koperasi sawit dengan BUMN atau swasta yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit agar koperasi memiliki daya tawar yang lebih tinggi.
Dengan semakin banyaknya koperasi menjalin kemitraan atau bahkan mampu melakukan hilirisasi maka kesempatan peningkatan kesejahteraan petani sawit dan anggota koperasi akan semakin besar.
Baca juga : Wamenkop Dorong Koperasi Pesantren Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Umat
"Kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut dari MoU antara Kemenkop dengan PT Agrinas Palma Nusantara yang sepakat untuk terus bersinergi dalam rangka pengembangan hingga hilirisasi di sektor kelapa sawit," kata Panel Barus.
Direktur Kemitraan dan Plasma di PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Seger Budiarjo menjelaskan, bahwa pihaknya menargetkan lebih dari 200 ribu hektar lahan akan diserahkan pengelolaannya kepada koperasi dengan kriteria koperasi yang telah ditentukan.
“Ditargetkan awal tahun 2027 akan dimulai kickoff-nya Riau menjadi salah satu wilayah yang akan mendapatkan manfaat dari program reforma agraria,” ucapnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Helmi D menyambut baik inisiatif Kemenkop dan PT Agrinas Palma Nusantara yang akan menjadikan Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang mampu mengembangkan potensi kelapa sawit.
"Melalui koperasi kami harapkan persoalan ini bisa kita eliminasi," katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya