Presiden Batal ke China, Kepala Daerah Dilarang ke Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Situasi politik dan keamanan di dalam negeri sedang tidak baik-baik saja. Gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah, aksi penjarahan, hingga jatuhnya korban jiwa, membuat Presiden Prabowo Subianto membatalkan lawatan kenegaraan ke China. Para kepala daerah juga dilarang bepergian ke luar negeri.

Awalnya, Prabowo dijadwalkan terbang ke Beijing, China, pada 31 Agustus, dan baru akan kembali pada 3 September. Salah satu agendanya, menghadiri parade militer dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Meski undangan sudah diterima resmi sejak beberapa pekan lalu, perkembangan situasi di dalam negeri membuat agenda itu berubah total. "Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada Pemerintah China. Beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari Pemerintah China," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Dia menjelaskan, Presiden memutuskan membatalkan kunjungan karena merasa perlu berada di dalam negeri untuk memantau situasi. Sebagai gantinya, Menteri Luar Negeri Sugiono ditugaskan mewakili Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Tianjin, China.

Baca juga : Hidayat Nur Wahid: Momentum Memperbaiki Penganggaran Dan Kinerja

"Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik," terang Mensesneg.

Mensesneg melanjutkan, Presiden juga dijadwalkan menerima sejumlah undangan penting, termasuk menghadiri sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada 23 September 2025. "Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah China," tandasnya.

Dalam rangka menangani masalah di tingkat daerah, Pemerintah juga melarang setiap pimpinan provinsi dan kabupaten/kota berkunjung ke luar negeri dan menggelar acara selebrasi yang memamerkan kemewahan. Larangan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah, Sabtu (30/8/2025).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya larangan ini. "Bapak Mendagri menyampaikan arahan, di antaranya meminta kepada kepala daerah sementara ini tidak keluar negeri dulu. Kalau yang begitu, Jakarta setuju banget," kata Pramono, di Balai Kota Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

Baca juga : Lucius Karus: Evaluasi Belum Cukup, Masih Sebatas Retorika

Pramono melanjutkan, Mendagri juga meminta kepala daerah mengurangi acara-acara yang bersifat selebrasi ataupun memamerkan kemewahan. "Nyanyi-nyanyi dan sebagainya dikurangi," ujarnya.

Pramono mengapresiasi arahan tersebut. Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan kondisi di dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja. 

Dia pun berharap, pejabat publik tidak membuat pernyataan yang membuat publik makin merasa tak nyaman.

Selain kepala daerah, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah kebijakan DPR telah disepakati dicabut. Di antaranya, mencabut besaran tunjangan anggota DPR dan memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga : Misbakhun Usulkan Penurunan Tarif Pajak

"Pencabutan besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," kata Prabowo, dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan partai politik, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). FAQ/BYU

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.