Bamsoet: Indonesia Harus Jadi Kekuatan Penyeimbang di Tengah Persaingan Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur, dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan Indonesia harus menjaga politik luar negeri bebas aktif di tengah semakin tajamnya persaingan Amerika Serikat (AS) dan China serta menguatnya BRICS. Persaingan global kini berlangsung melalui perdagangan, investasi, teknologi, energi, pangan, rantai pasok hingga pertahanan.

Menurut Bamsoet, dengan posisi geografis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia harus mampu mengubah posisi strategis tersebut menjadi daya tawar dan kekuatan nasional. Indonesia tidak perlu memilih Timur atau Barat. Indonesia harus tetap bebas aktif. Indonesia dapat bekerja sama dengan AS tanpa menjadi perpanjangan tangan AS, bekerja sama dengan China tanpa kehilangan kewaspadaan dan kedaulatan, serta aktif di BRICS tanpa menutup pintu kepada mitra lainnya.

"Bebas aktif adalah keberanian untuk berpikir dengan kepala sendiri, berbicara dengan suara sendiri, dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Bamsoet, saat memberikan kuliah Pascasarjana (S2) Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Unhan secara daring, di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Baca juga : Anggaran TKD 2027 Naik Jadi Rp 735 T Bamsoet Harap Beban Fiskal Pemda Teratasi

Ketua DPR ke-20 dan Ketua MPR ke-15 ini menilai, hubungan ekonomi dengan China dan AS sama-sama strategis. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2025 ekspor Indonesia ke China sekitar 67,04 miliar dolar AS sedangkan impornya sekitar 87,54 miliar dolar AS. Sementara, perdagangan Indonesia-AS pada 2025 mencapai 50,7 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pentingnya menjaga hubungan dengan kedua kekuatan ekonomi tersebut secara seimbang sekaligus memperkuat diversifikasi pasar.

“Masalahnya bukan dengan siapa kita berdagang, tetapi apakah hubungan perdagangan tersebut memperkuat industri nasional atau justru menciptakan ketergantungan. Setiap kerja sama investasi harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong transfer teknologi,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS sejak Januari 2025 harus dimanfaatkan sebagai tambahan ruang diplomasi dan ekonomi. BRICS bukan pakta pertahanan dan beranggotakan negara-negara dengan kepentingan yang beragam.

Baca juga : Bamsoet-Menko Polkam Sepakat Keamanan Berusaha Kunci Penguatan Ekonomi Nasional

Menurut Bamsoet, Indonesia dapat memanfaatkannya untuk memperluas perdagangan, pembiayaan pembangunan, kerja sama pangan, energi, teknologi dan kepentingan Global South, sembari tetap memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, Timur Tengah dan mitra lainnya.

“BRICS harus kita gunakan secara strategis. Indonesia masuk BRICS untuk memperbesar ruang gerak diplomasi dan memperjuangkan kepentingan Global South. Kita harus memiliki banyak pintu kerja sama, tetapi kunci dari setiap pintu tersebut tetap berada di tangan Indonesia. Inilah makna otonomi strategis dalam politik luar negeri,” urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, politik luar negeri bebas aktif harus ditopang ketahanan ekonomi dan pertahanan yang kuat. Surplus perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar 41,05 dolar AS, dengan ekspor 282,91 miliar dolar AS dan impor 241,86 miliar dolar AS.

Baca juga : Bamsoet: Ekonomi Kuat, Dunia Usaha Aman & Pertahanan Mandiri Kunci Kedaulatan Nasional

Namun, surplus tersebut perlu diikuti penguatan manufaktur, hilirisasi, diversifikasi pasar, teknologi, pangan dan energi. Pada saat yang sama, industri pertahanan nasional perlu diperkuat melalui riset, penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas produksi dan kerja sama internasional yang memberikan manfaat bagi industri dalam negeri.

“Kita tidak mencari musuh, tetapi Indonesia harus memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Pertahanan modern bukan semata-mata soal senjata, melainkan juga keamanan siber, data, energi, pangan, teknologi, logistik dan industri strategis. Indonesia harus menjadi negara yang mampu menentukan arah kebijakannya sendiri, bukan negara yang terseret arus persaingan kekuatan besar,” pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.